[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d97f284c-9504-4a51-a053-511b05e44a68","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004","number","5","year","2004","published_date","2004-07-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA TATA RUANG
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2004/NO.9, TLD No.9, LL PROV. KALBAR: 72 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Propinsi Kalimantan Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang baru; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 1960, UU No.11 Tahun 1967, UU No.3 Tahun 1972, UU No.11 Tahun 1974, UU No.13 Tahun 1980, UU No.5 Tahun 1984, UU No.9 Tahun 1985, UU No.5 Tahun 1990, UU No.9 Tahun 1990, UU No.4 Tahun 1992, UU No.5 Tahun 1992, UU No.12 Tahun 1992, UU No.13 Tahun1992, UU No.14 Tahun 1992, UU No.15 Tahun 1992, UU No.21 Tahun 1992, UU No.21 Tahun 1992, UU No.24 Tahun 1992, UU No.23 Tahun 1997, UU No.22 Tahun 1999, UU No.36 Tahun 1999, UU No.41 Tahun 1999, PP No.21 Tahun 1970, PP No.33 Tahun 1970, PP No.22 Tahun 1982, PP No.23 Tahun 1982, PP No.26 Tahun 1985, PP No.17 Tahun 1986, PP No.6 Tahun 1988, PP No.20 Tahun 1990, PP No.27 Tahun 1991, PP No.35 Tahun 1991, PP No.10 Tahun 1993, PP No.18 Tahun 1994, PP No.69 Tahun 1996, PP No.70 Tahun 1996, PP No.71 Tahun 1996, PP No.47 Tahun 1997, PP No.27 Tahun 1999, PP No.25 Tahun 2000, Kepres No.53 Tahun 1989, Kepres No.32 Tahun 1990, Kepres No.33 Tahun 1990, Kepres No.55 Tahun 1993, Kepres No.44 Tahun 1999, Perda Provinsi Kalbar No.9 Tahun 2001, Perda Provinsi Kalbar No.11 Tahun 2003. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Asas, Dan Tujuan, Tujuan Pemanfaatan Ruang Dan Strategi Pengembangan Tata Ruang, Struktur Dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah, Pembinaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Hak, Kewajiban, Dan Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan ini memiliki 53 halaman 19 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat. Latar belakangnya adalah untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

\n\n

Tujuan RTRW adalah mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkualitas sesuai kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan, serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Strategi pengembangannya meliputi pengembangan sistem pusat-pusat permukiman, pengelolaan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya, pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan, dan kawasan tertentu, pengembangan sistem prasarana wilayah, pengembangan kawasan yang diprioritaskan, serta pengelolaan tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup sistem pusat permukiman yang terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kawasan lindung dikelola dengan memelihara kelestarian lingkungan, menangani kegiatan budidaya yang ada di dalamnya, dan mengatur prasarana dasar. Kawasan budidaya dikembangkan secara terpadu dengan meningkatkan daya dukung lingkungan dan pengembangan wilayah. Pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan, dan kawasan tertentu dilakukan dengan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kawasan. Sistem prasarana wilayah dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan dan mendukung pengembangan wilayah. Pengembangan kawasan prioritas difokuskan pada kawasan tertentu, kawasan andalan, dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Pengelolaan tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dilakukan dengan memprioritaskan pemantapan kawasan lindung, pengembangan pariwisata, dan pertambangan.

","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan di daerah, dan rencana sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRWP sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang lebih tinggi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 5 OF 2004
CONCERNING
REGIONAL SPATIAL PLAN OF THE PROVINCE
WEST KALIMANTAN
REGIONAL SPATIAL PLAN OF THE PROVINCE
WEST KALIMANTAN
GOVERNMENT OF WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL GAZETTE
WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 9 OF 2004 SERIES D NUMBER 7

REGIONAL REGULATION OF WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 5 OF 2004
CONCERNING
REGIONAL SPATIAL PLAN OF THE PROVINCE
WEST KALIMANTAN

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN

\n\n \n \n

Considering:

that to direct development in West Kalimantan Province by utilizing regional space in a resourceful, effective, harmonious, balanced, and sustainable manner in order to improve public welfare and security, it is necessary to regulate it in a new Regional Spatial Plan;
that with the enactment of Law No. 22 of 1999 concerning Regional Government, Government Regulation Number 47 of 1997 concerning the National Spatial Plan, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d97f284c-9504-4a51-a053-511b05e44a68","actionData","errors"]