[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d97c3b53-33d1-4a28-8037-1552f8724730","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":91,"_96":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrarian Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1976","number","1","year","1976","published_date","1976-01-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[67,70,73,76],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"2481001f-1333-4d04-a402-23b9974b70d8","Transmigrasi & Pembangunan Tertinggal",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_6":77,"_54":78,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrarian Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Keagrarian - Kehutanan - Pertambangan - Transmigrasi - Pekerjaan Umum
1976
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 1, jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrarian Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum
ABSTRAK:	\n \n Untuk tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas dalam bidang keagrarian dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi, dan pekerjaan umum, dianggap perlu mengeluarkan instruksi Presiden yang ditujukan kepada para Menteri yang bersangkutan. \n Dasar Hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 5 Tahun 1967; UU Nomor 11 Tahun 1967; UU Nomor 3 Tahun 1972; dan UU Nomor 5 Tahun 1974. \n Inpres ini mengatur mengenai Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrarian dengan bidang masingmasing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 1976. \n Lampiran file: 7 hlm (batang tubuh hlm 1 , lampiran hlm 2 sd 7). \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang keagrarian dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi, dan pekerjaan umum. Instruksi ini ditujukan kepada beberapa menteri terkait untuk memastikan pelaksanaan tugas yang lebih terkoordinasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini mencakup pembagian kewenangan antara lembaga pemerintah, termasuk kewajiban bagi Gubernur Kepala Daerah tingkat I untuk memperhatikan status hak tanah dan perencanaan penggunaan tanah dalam pemberian hak pengusahaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan. Selain itu, instruksi ini juga mengatur pemberian kuasa pertambangan dan izin pertambangan daerah, penyediaan areal tanah untuk transmigrasi, serta perlindungan dan pengawetan tanah, perairan, dan lingkungan. Kebijakan ini menekankan pentingnya mencegah pertindihan penggunaan tanah dan memastikan bahwa penggunaan tanah sesuai dengan peruntukannya.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 1976
CONCERNING
SYNCHRONIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF AGRARIAN DUTIES IN THE FIELDS OF FORESTRY,
MINING, TRANSMIGRATION AND PUBLIC WORKS

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n \n \n \n \n

Considering:	\n \n That in order to achieve synchronization of the implementation of duties in the agrarian sector with the fields of forestry, mining, transmigration, and public works, it is deemed necessary to issue a Presidential instruction addressed to the Ministers concerned; \n \n
In view of:	\n \n Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution; \n Law Number 5 of 1960 (State Gazette of 1960 Number 104); \n Law Number 5 of 1967 (State Gazette of 1967 Number 8); \n Law Number 11 of 1967 (State Gazette of 1967 Number 22); \n Law Number 3 of 1972 (State Gazette Number 33); \n Law Number 5 of 1974

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d97c3b53-33d1-4a28-8037-1552f8724730","actionData","errors"]