[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d960dec5-6106-4053-9801-2246f75e7a66","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021","short_title","Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-04-28","effective_date","2021-05-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e36155bc-9113-4d4e-bb05-93def7cec650","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia","short_name","Peraturan Kejaksaan","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Kejaksaan Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia NO. 2, BN.2021/No.480, peraturan.go.id : 6 hlm.
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia TENTANG Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);\n2. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 menetapkan Renja Kejaksaan Tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memuat arah kebijakan Kejaksaan untuk periode satu tahun anggaran, mulai 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021. Tahun Anggaran 2021 menjadi tahun penerapan desain sistem perencanaan dan penganggaran serta penggunaan Aplikasi SAKTI dalam penyusunan RKA-K/L. Renja Kejaksaan Tahun 2021 terdiri dari Buku I (Renja Kejaksaan Tahun 2021) dan Buku II (Matriks Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Tahun 2021). Renja Kejaksaan Tahun 2021 menjadi pedoman bagi pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, serta pejabat Kejaksaan pada perwakilan Indonesia di luar negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi Kejaksaan yang sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta menyusun Rencana Kerja selama 1 tahun. Pejabat wajib membuat laporan kinerja dan anggaran secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan atas pelaksanaan Renja Kejaksaan Tahun 2021, yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan/output, hasil kegiatan/outcome, dan indikator kinerja utama masing-masing program/kegiatan. Jaksa Agung menyusun laporan kinerja dan anggaran triwulanan dan tahunan Kejaksaan untuk disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan. Laporan kinerja dan anggaran menjadi bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2021
ABOUT
THE WORK PLAN OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR 2021

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 8 paragraph (5) of Government Regulation Number 90 of 2010 concerning the Preparation of Work Plans and Budgets of State Ministries/Institutions and Article 15 paragraph (1) of Government Regulation Number 17 of 2017 concerning Synchronization of National Development Planning and Budgeting Processes, the Leaders of Ministries/Institutions prepare draft Ministry/Institution Work Plans with reference to the Strategic Plans of Ministries/Institutions, the initial draft of the Government Work Plan and the indicative Ceiling of Ministries/Institutions;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d960dec5-6106-4053-9801-2246f75e7a66","actionData","errors"]