[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9571d93-565b-4522-b0b4-44209d746c07","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ruang Terbuka Hijau","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-01-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Ruang Terbuka Hijau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan Hidup
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ruang Terbuka Hijau
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang perlu adanya pengendalian ruang dengan menyisakan sebagian manfaat ruang untuk ruang terbuka hijau yang dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan lingkungan kota melalui keberadaan taman kota, kebun kota dan jalur hijau disamping pedesterian jalan. Tata ruang perlu dikelola berdasarkan pola terpadu melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial berdasarkan peran masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 huruf a Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari perencanaan tata ruang wilayah kota. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau. \n Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 ; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun\r\n2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun\r\n2002; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No.\r\n15 Tahun 2010; Per. Mendagri No. 1 Tahum 2007; Per. MenPU No. 05/PRT/M/2008; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 5 Tahun 2008\r\n \n Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:\r\nRuang Terbuka Hijau, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Tujuan, Fungsi dan Manfaat;\r\n3. Luas RTH Daerah\r\n4. RTH Publik;\r\n- Bagian Kesatu : Pembentukan\r\n- Bagian Kedua : Pembangunan RTH Publik\r\n- Bagian Ketiga : Pengelolaan\r\n- Bagian Keempat : Penempatan Vegetasi Dalam RTH Publik\r\n5. Relokasi RTH Publik;\r\n6. RTH Privat;\r\n7. Pengendalian;\r\n8. Peran Serta Masyarakat;\r\n9. Pengawasan;\r\n10.Insentif;\r\n11.Pendanaan;\r\n12.Sanksi Terhadap Pelanggaran;\r\n- Bagian Kesatu : Umum\r\n- Bagian Kedua : Sanksi Administratif\r\n13.Penyidikan; \r\n14.Ketentuan Pidana;\r\n15.Ketentuan Penutup.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014. \n 16 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Tapin ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tapin. Latar belakangnya adalah perlunya pengendalian ruang untuk meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan lingkungan kota melalui RTH, serta pengelolaan tata ruang yang terpadu dengan memperhatikan lingkungan alam dan sosial.

Tujuan kebijakan ini adalah menjaga keserasian ekosistem, mewujudkan keseimbangan lingkungan alam dan buatan, menjaga ketersediaan lahan resapan air, menciptakan aspek planologis, dan meningkatkan kualitas lingkungan. Fungsi RTH meliputi fungsi ekologis (sirkulasi udara, pengaturan iklim mikro, peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, habitat satwa, penyerap polutan, penahan angin), fungsi sosial budaya (ekspresi budaya lokal, media komunikasi, rekreasi, pendidikan, penelitian), fungsi ekonomi (sumber produk dijual, bagian usaha pertanian), dan fungsi estetika (kenyamanan, keindahan, kreativitas, arsitektur, keseimbangan area terbangun dan tidak terbangun).

Peraturan ini menetapkan bahwa 30% dari luas kawasan kota adalah RTH, terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. RTH Publik dapat berupa taman kota, taman rekreasi, taman lingkungan, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olahraga, sempadan sungai, jalur pengaman jalan, dan kawasan jalur hijau. Pembangunan RTH Publik dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pihak perorangan, atau badan usaha melalui kerjasama. Setiap orang atau badan berkewajiban menyisakan 10% dari luas lahan untuk RTH Privat, kecuali untuk tempat tinggal dengan luas maksimal 100 meter persegi. Pengembang perumahan juga wajib menyisakan 10% area perumahan untuk RTH.

Pengendalian RTH meliputi target luas, fungsi, manfaat, lokasi, dan kesesuaian konstruksi. Pengendalian dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan, dan penertiban. Masyarakat dilibatkan dalam penataan RTH, mulai dari perencanaan hingga pengendalian. Pendanaan RTH Publik bersumber dari APBD, swadaya masyarakat, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban dikenai sanksi administratif dan/atau pidana.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian pekerjaan, pembekuan/pencabutan IMB, atau perintah pembongkaran bangunan.\n3. Selain sanksi administratif, dapat dikenakan denda maksimal 20% dari nilai bangunan.\n4. Pelanggaran Pasal 14, 15(1), dan 16(1) dikenakan pidana kurungan maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000.\n5. Perbuatan yang mengakibatkan kerusakan RTH Publik dikenakan pidana kurungan maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ΤΑΡΙΝ

REGIONAL REGULATION OF ΤΑΡΙΝ REGENCY

NUMBER 04 YEAR 2014

ABOUT

GREEN OPEN SPACE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TΑΡΙΝ,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to organize spatial planning, it is necessary to control space by setting aside some of the benefits of space for green open space which can increase the aesthetic value and comfort of the urban environment through the existence of city parks, urban gardens and green lines in addition to road pedestrian;
that spatial planning needs to be managed based on an integrated pattern through a regional approach by taking into account the nature of the natural environment and social environment based on the role of the community to increase awareness in the protection and management of the environment;
that in accordance with the provisions of Article 28 letter a of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9571d93-565b-4522-b0b4-44209d746c07","actionData","errors"]