[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d951e47c-7958-49d4-b54f-c211f88267af","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Sentrum Dan Putas Atau Sejenisnya Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 16 Tahun 2011","number","16","year","2011","published_date","2011-12-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah","place_of_enactment","Barabai","theme","Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Sentrum Dan Putas Atau Sejenisnya Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perikanan dan Kelautan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2011/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Sentrum Dan Putas Atau Sejenisnya Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah\r\n
ABSTRAK:	\n \n sumber daya ikan merupakan anugrah Tuhan kepada kita, karena itu pemanfatannya baik untuk penangkapan maupun pembudidayaan ikan hendaknya diusahakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Strum dan Putas atau Sejenisnya. \n Dasar Hukum;Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 ;Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun\r\n2006 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3\r\nTahun 2008 . \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;\r\nPerlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Strum dan Putas atau Sejenisnya, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;\r\n1.Ketentuan Umum\r\n2.Perlindungan Sumber Daya Ikan\r\n3.Pembinaan Dan Pengawasan\r\n4.Ketentuan Larangan\r\n5.Penyidikan\r\n6.Ketentuan Pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 9 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 16 Tahun 2011 ini mengatur tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa sumber daya ikan adalah anugerah Tuhan yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendorong perluasan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan protein ikan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, daya saing, ketersediaan bahan baku industri, menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan, serta meningkatkan penerimaan daerah.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan Pemerintah Daerah: Bupati berwenang menetapkan ketentuan mengenai bahan dan alat penangkapan ikan, jumlah ikan yang boleh ditangkap, zonasi dan waktu penangkapan, pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi sumber daya ikan, perlindungan kelestarian sumber daya ikan, serta pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan.
Larangan: Peraturan ini melarang penggunaan alat setrum dan putas atau sejenisnya dalam penangkapan ikan. Juga dilarang memproduksi, memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat-alat tersebut. Selain itu, dilarang melakukan penangkapan dan atau perdagangan benih-benih ikan (anak-anak ikan) lokal ekonomis tinggi untuk keperluan konsumsi, seperti benih ikan tauman, gabus, papuyu, biawan, dan sapat siam. Dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan yang dilindungi atau reservat.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berakibat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-Undangan Perikanan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI TENGAH REGENCY
NUMBER 16 YEAR 2011
CONCERNING
PROTECTION OF FISH RESOURCES AND PROHIBITION OF FISHING
WITH ELECTRIC SHOCKING DEVICES AND POTASSIUM CYANIDE OR THE LIKE.
IN HULU SUNGAI TENGAH REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HULU SUNGAI TENGAH,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that fish resources are a gift from God to us, therefore their utilization, both for fishing and fish farming, should be pursued to maximize benefits for the welfare of the community while paying attention to the principle of sustainability of fish resources and the environment;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation on the Protection of Fish Resources and the Prohibition of Fishing with Electric Shocking Devices and Potassium Cyanide or the Like.

In view of:

Article

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d951e47c-7958-49d4-b54f-c211f88267af","actionData","errors"]