[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d94f6b58-123c-413d-9c9c-74061461af41","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":86,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 20 Tahun 2013","number","20","year","2013","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2013
NO. 20, LD.2013/NO.20
TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa, belum adanya pengaturan mengenai Pagu Indikatif Desa dan Pagu Indikatif Kewilayahan, sehingga perlu dilakukan perubahan;bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah untuk meningkatkan hasil pembangunan di desa, sehingga sesuai dengan perencanaan yang telah disusun;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53\r\nTahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2010. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n ini mulai berlaku pada tanggal . \n 5 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa. Perubahan ini dilakukan untuk menambahkan pengaturan mengenai Pagu Indikatif Desa (PID) dan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dalam rangka meningkatkan hasil pembangunan di desa agar sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dialokasikan anggaran minimal untuk pemberian dana yang merupakan Pagu Indikatif Desa (PID) kepada desa atau kelurahan yang memenuhi persyaratan, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Selain itu, APBD juga dapat mengalokasikan anggaran dalam suatu wilayah yang merupakan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang bersifat tahunan. Penetapan besaran dan alokasi dana PIK oleh Bupati memperhatikan jumlah desa dan kelurahan, kondisi geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat, serta partisipasi perempuan dalam pembangunan. Pengelolaan dana PID dilaksanakan oleh desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan mengedepankan prinsip swadaya dan gotong royong serta mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pengelolaan dana PID dan PIK dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai peraturan yang berlaku. Alokasi dana PID ditetapkan dengan batasan maksimal 3 program kegiatan per desa, yang diambil dari program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam Musrenbang Desa. Kegiatan yang dananya bersumber dari PIK diambil dari program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam Musrenbang Kecamatan khususnya terhadap kelurahan. Penetapan desa yang mendapatkan PID ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan memperhatikan persyaratan desa, yaitu desa tersebut tidak mendapatkan alokasi program dan kegiatan dari SKPD yang ada, tidak mendapatkan alokasi program kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan-Perkotaan, atau hanya mendapatkan 1 alokasi kegiatan dari dana pagu indikatif.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TAPIN
REGIONAL REGULATION OF TAPIN REGENCY
NUMBER 20 OF 2013
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF TAPIN REGENCY
NUMBER 16 OF 2010
CONCERNING
STAGES, PROCEDURES FOR PREPARATION, CONTROL AND
EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAΑΡΙΝ,

\n\n \n \n

Considering:

that in the Regional Regulation of Tapin Regency Number 16 of 2010 concerning Stages, Procedures for Preparation, Control and Evaluation of the Implementation of Village Development Planning, there are no regulations regarding Village Indicative Ceiling and Regional Indicative Ceiling, so it is necessary to make changes;
that the changes as referred to in letter a are to improve development results in the village, so that it is in accordance with the planning that has been prepared;
that based on the considerations as referred to in letters a and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d94f6b58-123c-413d-9c9c-74061461af41","actionData","errors"]