[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9374ee3-9bcc-475b-b84f-e0217bcc06f5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019","number","8","year","2019","published_date","2019-08-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunungkidul","place_of_enactment","Wonosari","theme","Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGUJIAN - KENDARAAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2019/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban\r\nmemberikan pelayanan umum kepada\r\nmasyarakat dalam rangka menjamin\r\nkeselamatan teknis terhadap\r\npenggunaan kendaraan bermotor\r\ndengan melakukan pengujian\r\nkendaraan bermotor, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten\r\nGunungkidul Nomor 10 Tahun 2010\r\ntentang Penyelenggaraan Pengujian\r\nKendaraan Bermotor dipandang sudah\r\ntidak sesuai dengan perkembangan\r\nsituasi dan kondisi saat ini maka perlu\r\ndisesuaikan. \n Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang\r\nDasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun\r\n1950, Undang–Undang Republik Indonesia\r\nNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik\r\nIndonesia Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten\r\nGunungkidul Nomor 6 Tahun 2016. \n Materi pokok : Ruang lingkup Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) ini meliputi penyelenggara, penguji, PKB, prosedur PKB, sarana prasarana dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019. \n Mencabut Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2010\r\ntentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan\r\nBermotor \n Jumlah halaman : 29 HLM; Penjelasan : 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 09 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor (PKB) di Kabupaten Gunungkidul. Latar belakangnya adalah untuk menjamin keselamatan teknis penggunaan kendaraan bermotor dan menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran. Tujuannya adalah memberikan pelayanan umum, mengawasi kondisi laik jalan kendaraan, dan mencegah risiko kecelakaan.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Bupati berwenang menyelenggarakan Uji Berkala yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Dinas dapat melimpahkan kewenangan kepada Unit Pelaksana Uji Berkala (UPUB) yang terakreditasi untuk melayani PKB non KBWU. Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan tenaga teknis Penguji yang bersertifikasi. PKB wajib dilaksanakan oleh Penguji yang memiliki sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis. Penguji terdiri dari ASN dan non-ASN dengan pengelompokan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang, dan tanggung jawab. Pemerintah Daerah memberikan tunjangan resiko kerja kepada Penguji.

\n\n

PKB terdiri atas Uji Berkala KBWU dan PKB non KBWU. Setiap pemilik KBWU wajib mengujikan kendaraannya, meliputi Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan mobil penumpang milik Pemerintah Daerah dan BUMD. Dikecualikan dari kewajiban Uji Berkala adalah kendaraan bermotor milik TNI/POLRI, kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan, dan kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat. Uji Berkala terdiri dari pendaftaran, uji berkala pertama, perpanjangan masa berlaku, penerbitan bukti lulus uji pengganti, numpang uji, dan mutasi uji.

\n\n

Prosedur Uji Berkala meliputi pendaftaran kendaraan, uji pertama, perpanjangan masa berlaku, penerbitan bukti lulus uji pengganti, numpang uji (masuk dan keluar daerah), dan mutasi uji (masuk dan keluar daerah). Kendaraan yang tidak lulus uji diberikan pemberitahuan tertulis berisi saran perbaikan dan waktu uji ulang. Pemilik kendaraan dapat mengajukan keberatan atas hasil uji. Kendaraan yang lulus uji diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji yang berlaku selama 6 bulan. Pemilik KBWU dilarang mengubah spesifikasi teknis kendaraan.

\n\n

PKB Non KBWU meliputi Uji Emisi Gas Buang dan/atau Uji Lengkap. UPUB memberikan hasil uji dalam bentuk surat keterangan hasil uji.

\n\n

Fasilitas PKB meliputi bangunan gedung pengujian, generator set, jalan keluar-masuk, lapangan parkir, bangunan administrasi, pagar, fasilitas penunjang umum, fasilitas listrik, lampu penerangan, dan pompa air. Peralatan PKB meliputi peralatan uji utama (alat uji emisi, alat uji rem, dll.) dan peralatan uji penunjang (kompresor, generator set, dll.). Dinas wajib mengajukan kalibrasi peralatan PKB secara berkala.

\n\n

Dinas menggunakan Sistem Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dengan pusat data Kementerian. Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelayanan PKB.

","transitional_provisions","1. Uji Berkala yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Uji Berkala kendaraan yang bersangkutan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[109],{"_110":111,"_112":113,"_36":114},"text","PERDA Kab. Gunungkidul No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/296056/perda-kab-gunungkidul-no-3-tahun-2024","acbe9ee3-1031-462b-b547-0ab50b70d069","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
GUNUNGKIDUL REGENCY
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
(Official Gazette of the Gunungkidul Regency Government)
Number: 8
Year: 2019

REGULATION OF GUNUNGKIDUL REGENCY
NUMBER 8 OF 2019
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF MOTOR VEHICLE TESTING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GUNUNGKIDUL,

Considering:

that the Regional Government is obliged to provide public services to the community in order to guarantee the technical safety of the use of motor vehicles by carrying out motor vehicle testing;
that Gunungkidul Regency Regulation Number 10 of 2010 concerning the Implementation of Motor Vehicle Testing is deemed no longer in accordance with the current developments in the situation and conditions, so it needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of Motor Vehicle Testing;

In view of:

Article

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9374ee3-9bcc-475b-b84f-e0217bcc06f5","actionData","errors"]