[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d93545dc-be3b-4d2f-90e8-f09b14d93079","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 20 Tahun 2016","number","20","year","2016","published_date","2016-10-17","effective_date","2016-10-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulungagung","place_of_enactment","Tulungagung","theme","Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

struktur organisasi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat ( 1)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang\r\nPerangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat\r\nDaerah Kabupaten Tulungagung; \n Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18\r\nTahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun\r\n2015 \n peraturan ini mengatur mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat\r\nDaerah Kabupaten Tulungagung; memuat : ketentuan umum; pembentukan dan susunan perangkat daerah beserta tipenya; ketentuan unit pelaksana teknis; staf ahli; kepegawaian; ketentuan peralihan; ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2016. \n jumlah 11 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (dicabut mulai 1 Januari 2017).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (dicabut mulai 1 Januari 2017), kecuali ketentuan yang mengatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Rumah Sakit Umum Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membentuk dan mengatur susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah (Tipe A), Sekretariat DPRD (Tipe A), Inspektorat Daerah (Tipe A), Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan. Dinas Daerah terdiri dari berbagai dinas dengan tipe dan bidang yang berbeda sesuai dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan, perencanaan pembangunan, kepegawaian, dan pengelolaan keuangan serta aset daerah. Kecamatan dibagi berdasarkan tipe A. Peraturan ini juga mengatur pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Daerah dan Badan Daerah, termasuk UPT di bidang pendidikan dan kesehatan. Bupati dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli. Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","1. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.\n4. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.\n5. Perangkat daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n6. Unit pelaksana teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TULUNGAGUNG
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TULUNGAGUNG REGENCY
NUMBER 20 OF 2016
on
ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS
TULUNGAGUNG REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TULUNGAGUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that to implement the provisions of Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Establishment and Composition of Regional Apparatus of Tulungagung Regency; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 12 of 1950 Concerning the Establishment of Regency Regions within the East Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 19, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d93545dc-be3b-4d2f-90e8-f09b14d93079","actionData","errors"]