[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9351d77-c7ea-4136-9885-d267ccb90206","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2020","number","25","year","2020","published_date","2020-01-29","effective_date","2020-01-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"47c73148-49b1-46bd-b144-f7c7215255e5","Perasuransian","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 25, LN.2020/NO.38, JDIH.SETKAB.GO.ID : 15 HLM.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam tata kelola penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS. Peraturan ini menekankan pentingnya penerapan tata kelola yang baik untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai etika dalam sistem jaminan sosial nasional. Tata kelola yang baik harus berpedoman pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran, prediktabilitas, partisipasi, dan dinamis. BPJS diwajibkan menerapkan tata kelola yang baik secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap kegiatan operasional dan non-operasional. Peraturan ini juga mengatur hubungan kerja antar organ BPJS, mekanisme pengambilan keputusan, tata kelola investasi, teknologi informasi, data dan informasi, iuran, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Selain itu, peraturan ini menetapkan kode etik bagi organ BPJS dan mengatur perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran.

","transitional_provisions","1. Peraturan Dewan Pengawas dan Peraturan Direksi yang telah ada sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku.\n2. Jumlah komite dan anggota komite yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PERPRES No. 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41480/perpres-no-110-tahun-2013","970c5474-1f03-41a7-9e44-d86ab5337b35","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 25 OF 2020
CONCERNING
GOVERNANCE OF THE SOCIAL SECURITY ORGANIZING AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the social security program, the Social Security Organizing Agency has been established through Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency;
that to protect the interests of stakeholders and improve the generally applicable ethical values in the implementation of the national social security system, the application of good governance by the Social Security Organizing Agency is required;
that to provide a legal basis in the governance of the implementation of the social security program by the Social Security Organizing Agency, it is necessary to regulate the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9351d77-c7ea-4136-9885-d267ccb90206","actionData","errors"]