[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d93439d5-90bd-4ac9-99c7-3c2b105ad87b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2013 tentang PENANGGULAGAN MINUMAN BERALKOHOL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-07-01","effective_date","2013-07-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tebo","place_of_enactment","Muara Tebo","theme","PENANGGULAGAN MINUMAN BERALKOHOL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULAGAN - MINUMAN - BERALKOHOL
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/NO 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENANGGULAGAN MINUMAN BERALKOHOL
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol khususnya minuman keras, sangat penting dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat serta keselamatan generasi muda;\r\nbahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan mental sehingga dapat memicu tindak kekerasan dan kriminalitas yang dapat menggangu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, peru menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan minuman Beralkohol \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 \n PERDA ini Mengatur Mengenai Penanggulangan minuman Beralkohol; Meliputi Penggolongan Minuman Beralkohol; Larangan dan Pengecualian; Pengawasan dan Pengendalian; Pencegahan dan Pembinaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2013. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol di cabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 7 hlmn; 1 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya minuman beralkohol, melarang produksi, pengoplosan, penyimpanan, pengedaran, penjualan, penyediaan, pemilikan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Tebo, serta memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran terkait minuman beralkohol.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur penggolongan minuman beralkohol berdasarkan kadar etanol, larangan terhadap produksi, pengoplosan, penyimpanan, pengedaran, penjualan, pembelian, dan konsumsi minuman beralkohol. Pengecualian diberikan untuk peredaran minuman keras di hotel bertaraf minimal bintang 3. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, termasuk pemeriksaan, penyitaan, dan pemusnahan minuman beralkohol ilegal. Masyarakat juga berperan serta dalam pencegahan dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dengan melaporkan pelanggaran.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang memproduksi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Setiap orang yang mengoplos bahan-bahan tertentu sehingga menghasilkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).\n3. Setiap orang yang membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengedarkan minuman keras, minuman oplosan atau beraroma minuman beralkohol/oplosan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).\n4. Setiap orang yang menjual dan/atau menyediakan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).\n5. Setiap orang yang membeli dan/atau mengkonsumsi minuman keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).\n6. Setiap orang yang mabuk mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF TEBO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF TEBO REGENCY
NUMBER 2 OF 2013
on
MITIGATION OF ALCOHOLIC BEVERAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TEBO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that controlling the distribution and sale of alcoholic beverages, especially hard liquor, is very important in organizing the peace and order of community life and the safety of the younger generation;
that alcoholic beverages can endanger physical and mental health, thus triggering acts of violence and criminality that can disrupt security, comfort, and public order;
that based on the considerations as intended in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Mitigation of Alcoholic Beverages;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d93439d5-90bd-4ac9-99c7-3c2b105ad87b","actionData","errors"]