[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9321dd8-c894-4eeb-9daa-5f0038a70a56","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-06-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bengkulu","place_of_enactment","Bengkulu","theme","Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
ABSTRAK:	\n \n 1. Bahwa usaha Mikro kecil dan Menengah di Provinsi Bengkulu sebagai pelaku usaha memiliki arti penting . Peran dan kedudukannya yang strategis dalam menopang ketahanan masyarakat dan sebagai wahana peningkatan Ekspor non-migas, penciptaan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan.\r\n2. Mengingat SDM yang terlibat dalam proses ini belum disertai bekal kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, pemasaran, tegnologi, dan kemampuan bersaing\r\n3. Usaha Mikro, kecil dan menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi, maka perlu adanya pemberdayaan secara optimal\r\n4. Dari pertimbangan di atas, maka sangat perlu dibentuk Perda tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Provinsi Bengkulu. \n 1.\tPasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945\r\n2.\tUU No. 9 tahun 1967\r\n3.\tUU No. 7 tahun 1967\r\n4.\tUU No. 4 tahun 1996\r\n5.\tUU No. 8 tahun 1999\r\n6.\tUU No. 42 tahun 1999\r\n7.\tUU No. 19 tahun 2003\r\n8.\tUU No. 32 tahun 2004\r\n9.\tUU No. 25 tahun 2007\r\n10.\tUU No. 40 tahun 2007\r\n11.\tUU No. 20 tahun 2008\r\n12.\tUU No. 12 tahun 2011\r\n13.\tUU No. 17 tahun 2012\r\n14.\tUU No. 1 taun 2013\r\n15.\tUU No. 3 tahun 2014\r\n16.\tUU No. 38 tahun 2007\r\n17.\tUU No. 24 tahun 2009\r\n18.\tUU No. 17 tahun 2013\r\n19.\tPerpres No. 28 tahun 2010\r\n20.\tPerpres No. 54 tahun 2010\r\n21.\tPerpres No. 112 tahun 2007\r\n22.\tPerpres No. 36 tahun 2010\r\n23.\tPermendagri No. 1 tahun 2014\r\n\r\n \n 1. Tujuan\r\n\tMewujudkan perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan\r\n\tMeningkatkan partisipasi masyarakat dan DU untuk menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.\r\n\tMeningkatkan Produktivitas dan daya saing, dan semangat berwirausaha serta \r\n\tMeningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan menengah\r\n2. Kriteria yang dimaksud : \r\n\tUsaha Mikro\t\t= kekayaan maksimal 50 juta rupiah tidak termasuk Tanah dan Bangunan tempat usaha\r\n\tUsaha Kecil\t \t= kekayaan minimal >50 juta rupiah tidak termasuk Tanah dan Bangunan tempat usaha\r\n\t\r\n\tUsaha Menengah \t= kekayaan minimal >500 juta rupiah tidak termasuk Tanah dan Bangunan tempat usaha\r\n3. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan atas program Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk memberi arahan dan alat pengendali pancapaian tujuan pemberdayaan, yang melibatkan Pemda kabupaten/kota, dan dilakukan evaluasi tahunan sesuai ketentuan yang berlaku, demi terukur keberhasilan program pemberdayaan UMKM ini.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 43 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan UMKM dalam rangka membangun perekonomian daerah yang berkeadilan. Latar belakangnya adalah pentingnya peran UMKM dalam perekonomian Bengkulu, serta perlunya pemberdayaan yang komprehensif karena keterbatasan kemampuan UMKM dalam manajemen, permodalan, pemasaran, dan teknologi.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pemberdayaan UMKM, termasuk:

Kriteria UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.
Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan UMKM oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dengan koordinasi Dinas.
Bentuk-bentuk pemberdayaan seperti fasilitas modal, dukungan bahan baku, pendidikan dan pelatihan, pelibatan dalam pameran dan pengadaan pemerintah, fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), dan layanan klinik bisnis.
Pendekatan kelompok, sentra, dan klaster untuk mempercepat dan mengefisienkan pemberdayaan.
Penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan peraturan dan kebijakan terkait pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.
Perlindungan usaha UMKM dari praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.
Pengembangan usaha UMKM dalam bidang bahan baku, teknologi produksi, desain produk dan kemasan, pemasaran, dan sumber daya manusia.
Pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM, termasuk penyediaan dana dari APBD, penyisihan laba BUMN/BUMD, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
Kemitraan antara UMKM dengan usaha besar berdasarkan prinsip kesetaraan.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mendukung pemberdayaan UMKM di berbagai bidang tersebut.

","transitional_provisions","sanctions","1. Usaha mikro, kecil, dan menengah yang memberikan dokumen/informasi tidak benar atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan izin, pencabutan izin, dan penetapan ganti rugi.\n3. Setiap orang yang mengaku atau memakai nama UMKM untuk mendapatkan kemudahan pengadaan barang/jasa pemerintah, bahan baku, dana, tempat usaha, dan kegiatan usaha yang diperuntukkan bagi UMKM dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGIONAL REGULATION OF BENGKULU PROVINCE
NUMBER 2 OF 2014
ABOUT
EMPOWERMENT OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF BENGKULU PROVINCE,

Considering:

that micro, small and medium enterprises in Bengkulu Province as business actors have an important meaning, role and strategic position in supporting community resilience and as a vehicle for increasing non-oil and gas exports, creating jobs and alleviating poverty;
that the human resources involved in these micro, small and medium enterprises have not been accompanied by adequate capabilities in the fields of management, capital, marketing, technology and the ability to compete;
that micro, small and medium enterprises as one of the economic development actors in Bengkulu Province need to be empowered in a comprehensive, optimal and sustainable manner through the development of a conducive climate, granting business

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9321dd8-c894-4eeb-9daa-5f0038a70a56","actionData","errors"]