[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d92dc111-5f14-49a0-b2f4-c3adb6a54aa3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2025","number","4","year","2025","published_date","2025-08-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir","place_of_enactment","Tembilahan","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2025/No. 4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 ‘Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun) 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2023; \n -\tDalam Peraturan ini berisi 11 (sebelas) pasal diantaranya membahas tentang; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan realisasi anggaran, Uraian laporan realisasi anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan perubahan ekuitas, Neraca, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2025. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang terbuka dan bertanggung jawab demi kemakmuran masyarakat, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Laporan Keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Rincian mengenai pendapatan daerah, belanja daerah, transfer, defisit, dan pembiayaan daerah.
Selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan.
Perubahan saldo anggaran lebih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024.
Laporan Operasional sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
Posisi keuangan yang dituangkan dalam Neraca pada tanggal 31 Desember 2024.
Laporan Arus Kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun anggaran 2024 yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Peraturan ini juga mengatur lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang berisi rincian lebih lanjut mengenai laporan-laporan keuangan tersebut.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PURWOREJO
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PURWOREJO REGENCY
NUMBER 4 OF 2025
ON
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REGENT OF PURWOREJO,

\n\n \n \n

Menimbang :

Considering / Whereas the Regional Revenue and Expenditure Budget is a manifestation of regional financial management that is carried out openly for the greatest prosperity of the people based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, so it is necessary to have accountability for the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget;
Considering / Whereas the accountability for the Regional Revenue and Expenditure Budget for the 2024 Fiscal Year is prepared as a form of accountability for regional financial management which is the final annual cycle in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d92dc111-5f14-49a0-b2f4-c3adb6a54aa3","actionData","errors"]