[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9279586-9282-4869-a1bd-72264c98ff04","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2022","number","08","year","2022","published_date","2022-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah","place_of_enactment","Gunung Sugih","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 08, Berita daerah
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi\r\nkependudukan di Kabupaten Lampung Tengah,\r\nperwujudannya diperlukan penataan penyelenggaraan\r\npendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan\r\nsistem informasi administrasi kependudukan melalui\r\npenataan peraturan sebagai pedoman dalam\r\npelaksanaannya;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang\r\nPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956\r\ntentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupatenkabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor\r\n55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang\r\nPerkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia tahun 2019 Nomor 186, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang\r\nAdministrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun\r\n2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013\r\nNomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5475);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 11\r\nTahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974\r\ntentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3050);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006\r\ntentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013\r\ntentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun\r\n2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6354);\r\n8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang\r\nPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk\r\nKependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diu bah terakhir dengan Peraturan Presiden\r\nNomor 112 Tahun 2013;\r\n9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang\r\nPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan\r\nPencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2018 Nomor 184);\r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019\r\ntentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara\r\nDaring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019\r\nNomor 152);\r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019\r\ntentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data\r\nKependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2019 Nomor 1611);\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019\r\ntentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor\r\n1742);\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019\r\ntentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk\r\nDan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2019 Nomor 1789);\r\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019\r\ntentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam\r\nAdministrasi Kependudukan (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 1791);\r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09\r\nTahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat\r\nDaerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah\r\nNomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun\r\n2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah\r\nTahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah\r\nKabupaten Lampung Tengah Nomor 57);\r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2\r\nTahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah\r\nKabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nLampung Tengah Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19).\r\n \n Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Lampung Tengah. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui penataan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.

Ketentuan substansial meliputi:

Hak dan kewajiban penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama, perlindungan data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, dan informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Kewajiban penduduk untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, termasuk koordinasi, pembentukan dinas, pengaturan teknis, pembinaan, pelayanan masyarakat, penugasan kepada kampung, penyajian data, dan koordinasi pengawasan.
Kewajiban dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendaftar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, memberikan pelayanan, mencetak dokumen, mendokumentasikan hasil pendaftaran, menjamin kerahasiaan data, dan melakukan verifikasi.
NIK berlaku seumur hidup dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan.
Pendaftaran perpindahan penduduk, baik WNI maupun orang asing, di dalam dan luar daerah.
Pendataan penduduk non-permanen yang tinggal lebih dari 6 bulan.
Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
Pengelolaan data kependudukan yang terdiri dari data perseorangan dan data agregat.
Penerbitan berbagai dokumen kependudukan seperti Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil.
Perlindungan data pribadi penduduk.
Pelayanan administrasi kependudukan secara daring.

","transitional_provisions","Dokumen kependudukan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pemberitahuan keberadaan penduduk non permanen dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4)","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL LAMPUNG
LAMPUNG PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF CENTRAL LAMPUNG REGENCY
NUMBER 08 OF 2022
ON
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL LAMPUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to realize orderly population administration in Central Lampung Regency, its realization requires structuring the implementation of population registration, civil registration and management of population administration information systems through structuring regulations as guidelines for its implementation;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Implementation of Population Administration.

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 28 of 1959 on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9279586-9282-4869-a1bd-72264c98ff04","actionData","errors"]