[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9246d2c-04ce-4068-a025-365011cd6274","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun tahun 2001","number","3","year","2001","published_date","2001-01-10","effective_date","2001-01-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI - PEMBENTUKAN DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
2001
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2001/NOMOR.3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata \r\nKerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ; \r\nbahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ; \n Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2001. \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 29 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Semarang. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas. Tugas pokok Dinas adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial. Fungsi Dinas meliputi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, serta penyelenggaraan tata usaha Dinas.

Susunan organisasi Dinas terdiri dari Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Sub Dinas Pelayanan Kesehatan, Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Sub Dinas Kesejahteraan Sosial, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian, sedangkan masing-masing Sub Dinas terdiri dari Seksi. UPTD terdiri dari Kepala, Petugas Administrasi dan Petugas Operasional.

Peraturan ini juga mengatur tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam organisasi Dinas, termasuk Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Seksi, dan UPTD. Selain itu, diatur pula mengenai tata kerja dan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
SEMARANG REGENCY GOVERNMENT
SEMARANG REGENCY REGULATION
NUMBER 3 OF 2001
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURES
OF THE HEALTH AND SOCIAL WELFARE SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government and Government Regulation Number 25 of 2000 concerning the Authority of the Government and the Authority of the Province as an Autonomous Region and Government Regulation Number 84 of 2000 concerning Guidelines for Regional Apparatus Organizations, it is deemed necessary to establish the Organizational Structure and Work Procedures of the Health and Social Welfare Service;
that in connection with letter a above, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Establishment of the Organizational Structure

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9246d2c-04ce-4068-a025-365011cd6274","actionData","errors"]