[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9226560-a6df-49c0-9ed0-c01df1738cb8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-10-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bulukumba","place_of_enactment","Bulukumba","theme","PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023\r\n
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan\r\nPasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan\r\nRancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; \r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan\r\nmerupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja\r\nPemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam\r\nperubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan \r\nPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati\r\nantara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal \r\n18 September 2023; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nTahun Anggaran 2023;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n \r\n \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 1822); \r\n \r\n \r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemrintah Pengganti Undang-Undang\r\nNomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan\r\nStabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona\r\nVirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian\r\nNasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UndangUndang\r\n\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020\r\nNomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6516); \r\n \r\n \r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemrintah Pengganti Undang-Undang\r\nNomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan\r\nStabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona\r\nVirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka\r\nMenghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian\r\nNasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UndangUndang\r\n\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020\r\nNomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6516); \r\n \r\n \r\n5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); \r\n \r\n \r\n6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023\r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang\r\n\r\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi\r\nUndang-Undang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6856); \r\n \r\n \r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang\r\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang\r\n\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6856); \r\n \r\n \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang\r\nKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala\r\nDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000\r\nNomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4028); \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar\r\nAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5165); \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 \r\nNomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nnomor 6041); \r\n \r\n \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak\r\nKeuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6057); \r\n \r\n \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran negara\r\nRepublik Indonesia nomor 6322); \r\n \r\n \r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020\r\ntentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); \r\n \r\n \r\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022\r\ntentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); \r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2022\r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1); \n PASAL 1 : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: \r\n1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.\r\n2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan\r\ndaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi\r\nkewenangan daerah otonom.\r\n\r\nPASAL 2 : APBD Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.588.226.303.295,00 (satu\r\ntriliun lima ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus dua puluh enam juta\r\ntiga ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sejumlah\r\nRp58.627.562.277,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tujuh lima\r\nratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga\r\nPerubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp1.646.853.865.572,00 (satu\r\ntriliun enam ratus empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta\r\ndelapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).\r\n\r\nPASAL 3 : Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2\r\n\r\nPASAL 4 : Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 \r\nhuruf a\r\n\r\nPASAL 5 : Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2\r\n\r\nPASAL 6 : Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a\r\n\r\nPASAL 7 : Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3\r\n\r\nPASAL 8 : Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a\r\n\r\nPASAL 9 : Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah\r\ndapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau\r\npengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang\r\nselanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran\r\nPerubahan APBD.\r\n\r\nPASAL 10 : Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam\r\nPasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan\r\nbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.\r\n\r\nPASAL 11 : Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan\r\noperasional pelaksanaan Perubahan APBD ditetapkan dalam Peraturan Bupati. \r\n\r\nPASAL 12 : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023. Latar belakang perubahan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengharuskan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk persetujuan bersama.

APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan sebagai berikut:

Pendapatan Daerah bertambah sebesar Rp27.603.625.492,00 sehingga menjadi Rp1.557.682.937.302,00.
Belanja Daerah bertambah sebesar Rp72.377.562.276,00 sehingga menjadi Rp1.646.853.865.572,00.
Pembiayaan Daerah mengalami perubahan pada penerimaan dan pengeluaran, dengan jumlah pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp89.170.928.270,00.

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Pembiayaan daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang akan dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APBD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BULUKUMBA
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BULUKUMBA REGENCY
NUMBER 3 OF 2023
CONCERNING
AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2023

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BULUKUMBA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 317 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law and Article 177 of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Finance Management, the Regional Head is obliged to submit a Draft Regional Regulation on Amendments to the Regional Revenue and Expenditure Budget to the Regional House of Representatives to obtain joint approval;
that the proposed Draft Regional Regulation on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9226560-a6df-49c0-9ed0-c01df1738cb8","actionData","errors"]