[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d91ec226-2321-4f32-9516-7be32d693b5b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengembangan Usaha Berkelanjutan","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2024","number","7","year","2024","published_date","2024-06-19","effective_date","2024-07-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengembangan Usaha Berkelanjutan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perumahan-konstruksi
2024
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 7, BN.2024 (371)/169 hlm
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Pengembangan Usaha Berkelanjutan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (4)\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa\r\nKonstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang\r\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan\r\nUmum dan Perumahan Rakyat tentang Pengembangan Usaha\r\nBerkelanjutan; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan\r\nRakyat Nomor 13 Tahun 2020 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan pengembangan usaha berkelanjutan, tanggung jawab dan kewenangan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024. \n 169 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan mengenai penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang Pengembangan Usaha Berkelanjutan (PUB) bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK). Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi Asosiasi Badan Usaha dalam pembinaan anggotanya, meningkatkan tata kelola dan daya saing BUJK, meningkatkan tanggung jawab profesional BUJK terhadap masyarakat, dan mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Setiap BUJK harus melakukan PUB yang diselenggarakan oleh Asosiasi Badan Usaha, yang dapat bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, perguruan tinggi, dan asosiasi profesi. PUB terdiri dari PUB umum dan PUB khusus. PUB umum dilaksanakan kepada seluruh anggota Asosiasi Badan Usaha minimal satu kali setahun, dalam bentuk workshop atau sosialisasi. PUB khusus dilaksanakan kepada BUJK kualifikasi kecil dan BUJK kualifikasi menengah, besar, dan spesialis berdasarkan hasil pemetaan nilai kinerja penyedia jasa tahunan. Asosiasi Badan Usaha bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan PUB, tersedianya sumber daya, dan pemantauan pengisian laporan kegiatan usaha tahunan BUJK. BUJK bertanggung jawab atas pengisian laporan kegiatan usaha tahunan, pengisian kinerja penyedia jasa tahunan, keikutsertaan dalam PUB, dan pemenuhan kewajiban sebagai anggota. Direktur Jenderal berwenang melakukan monitoring atas implementasi pelaksanaan PUB oleh asosiasi.","transitional_provisions","1. Ketentuan mengenai penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan laporan kegiatan usaha tahunan mengikuti ketentuan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2024
on
SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 37 paragraph (4) of Law Number 2 of 2017 on Construction Services as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation to be Law, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing on Sustainable Business Development;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 2 of 2017 on Construction Services (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2017 Number 11, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d91ec226-2321-4f32-9516-7be32d693b5b","actionData","errors"]