[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d91909d0-1576-4895-81db-81125fd688fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana","short_title","Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2011","number","3","year","2011","published_date","2011-03-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Transfer Dana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TRANSFER DANA
2011
Undang-undang (UU) NO. 3, LN.2011/No. 39, TLN No. 5204, LL SETNEG: 45 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Transfer Dana
ABSTRAK:	\n \n Kegiatan transfer dana di Indonesia telah menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah transaksi, jumlah nilai nominal transaksi, maupun jenis media yang digunakan. Seiring dengan peningkatan transaksi perkembangan media transfer dana dan permasalahan yang terjadi, diperlukan pengaturan yang menjamin keamanan dan kelancaran transaksi transfer dana serta memberikan kepastian bagi pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana. Penyelenggaraan transfer dana yang aman, lancar, dan memberikan kepastian bagi pihak terkait diharapkan dapat mewujudkan kelancaran sistem pembayaran nasional. \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 1992, Uu No. 23 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2008, dan UU No.8 Tahun 2010. \n Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan Transfer Dana, dalam Undang-Undang ini diatur beberapa prinsip pengaturan, seperti pengecualian terhadap prinsip berlaku surut sejak pukul 00.00 (zero hour rules), prinsip pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang telah memenuhi persyaratan bersifat final (finality of payment/finality of settlement), dan prinsip penyerahan terhadap pembayaran (delivery versus payment). Dengan tidak dianutnya prinsip zero hour rules, Transfer Dana yang telah dilaksanakan setelah pukul 00.00 pada hari itu sampai dengan saat ditutupnya sistem operasional Penyelenggara yang berupa Bank atau diucapkannya putusan pailit Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank wajib diselesaikan. Dengan demikian, Dana yang telah ditransfer kepada Penyelenggara Penerima tidak dapat ditarik kembali. Untuk memperkuat pengaturan tersebut, dalam Undang-Undang ini juga dianut prinsip finality of payment/finality of settlement yang merupakan penjabaran dari pengecualian prinsip zero hour rules, yaitu Dana yang telah berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain pada prinsipnya bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2011. \n Lampiran file: 76 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 45 dan penjelasan hlm 46 sd 76) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dibentuk untuk mengatur kegiatan transfer dana di Indonesia yang mengalami peningkatan signifikan. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menjamin keamanan dan kelancaran transaksi transfer dana serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Undang-undang ini mengatur pembagian kewenangan antara bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Ruang lingkup kegiatan yang diatur mencakup transfer dana antar-penyelenggara atau intra-penyelenggara baik dalam negeri maupun internasional yang melibatkan penyelenggara di Indonesia. Subjek hukum diwajibkan untuk memenuhi persyaratan perizinan dari Bank Indonesia, dan badan usaha bukan bank harus berbadan hukum Indonesia. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban terkait perintah transfer dana, termasuk kewajiban penyelenggara untuk melakukan autentikasi dan pengaksepan perintah transfer dana.

","transitional_provisions","1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, orang perseorangan atau badan usaha bukan badan hukum yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun.\n2. Badan usaha yang telah melakukan penyelenggaraan Transfer Dana dan telah memperoleh izin dari institusi lain di luar Bank Indonesia izinnya tetap berlaku dan diakui sebagai Penyelenggara setelah melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan.\n3. Badan usaha yang telah melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.","sanctions","1. Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00.\n2. Setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.\n3. Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.\n4. Setiap orang yang secara melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2011
CONCERNING
FUND TRANSFER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that fund transfer activities in Indonesia have shown an increase, both in the number of transactions, the total nominal value of transactions, and the types of media used;
that along with the increase in transactions, the development of fund transfer media and the problems that occur, it is necessary to have regulations that guarantee the security and smoothness of fund transfer transactions and provide certainty for parties involved in the implementation of fund transfer activities;
that the implementation of safe and smooth fund transfers that provide certainty for related parties is expected to realize the smooth running of the national payment system;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d91909d0-1576-4895-81db-81125fd688fc","actionData","errors"]