[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9103460-fd86-462c-96df-37bc6e0d0e37","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pengarusutaman Gender dalam Pembangunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 02 Tahun 2023","number","02","year","2023","published_date","2023-04-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara","place_of_enactment","Penajam","theme","Pengarusutaman Gender dalam Pembangunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

GENDER - PENGARUSUTAMAAN - PEMBANGUNAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2023/02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutaman Gender dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Untuk memenuhi Hak Asasi Perempuan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut, integral, dan tidak dapat dipisahkan dengan Perempuan mempunyai hak yang sama, adil, dan setara dengan laki-laki dalam setiap bidang kehidupan. Untuk mewujudkan sistem perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang baik dan tanpa diskriminasi, yang menempatkan keadilan dan pemerataan, serta keberlanjutan pembangunan secara proporsional,\r\nperlu melandaskan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Dalam penerapan pengarusutamaan gender, terdapat kendala yang dihadapi di daerah terutama karena tidak ada aturan di daerah yang mengatur secara konkrit teknis penerapan pengamsutamaan gender di seluruh Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, dan swasta. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 \n Ketentuan Umum; Kewajiban dan Wewenang; Perencanaan dan Pelaksanaan; Pelaporan, Pemanauan, dan Evaluasi; Koordinasi dan Kerja Sama; Partisipasi Masyarakat dan Swasta; Pembinaan dan Penghargaan; Pendanaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023. \n 16 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan gender melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan responsif gender, kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, pengelolaan anggaran yang responsif gender, serta meningkatkan peran dan kemandirian perempuan. Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan dan membentuk Focal Point PUG di setiap PD, serta menyusun anggaran responsif gender. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan, melakukan koordinasi, fasilitasi, advokasi, pemantauan, evaluasi, dan pemberian bantuan teknis terkait PUG. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG, dibantu oleh wakil bupati, dan menetapkan PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai ketua kelompok kerja PUG. Pokja PUG bertugas mempromosikan PUG, menyusun program kerja, mendorong perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta menyusun Profil Gender Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG. Focal Point PUG di setiap PD bertugas mempromosikan PUG, memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang responsif gender, serta melaporkan pelaksanaan PUG.

","transitional_provisions","sanctions","1. Bupati memberikan sanksi administratif kepada PD yang tidak melaksanakan PUG.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis (peringatan pertama, kedua, dan ketiga), dan/atau sanksi administratif lain yang ditetapkan Bupati.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PENAJAM PASER UTARA
THE PROVINCE OF EAST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF PENAJAM PASER UTARA REGENCY
NUMBER 2 OF 2023
on
GENDER MAINSTREAMING IN REGIONAL DEVELOPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PENAJAM PASER UTARA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the Government and the Regional Government are obliged to be responsible for the respect, protection, advancement and fulfillment of human rights for the welfare of families, society, nation and state based on Pancasila and the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA which has guaranteed every citizen, both men and women, has the same position before the law and government and guarantees the right of every citizen to obtain protection and be free from discriminatory treatment;
that to fulfill Women's Human Rights as part of Human Rights that cannot be revoked, integral and inseparable with Women having

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9103460-fd86-462c-96df-37bc6e0d0e37","actionData","errors"]