[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d90ec98f-ac3d-42aa-93ae-2c12f7f7248b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 19 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 19 Tahun 2002","number","19","year","2002","published_date","2002-08-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jayapura","place_of_enactment","Jayapura","theme","Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bangunan-izin
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2002/NO.83
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n Kota Jayapura yang berfungsi sebagai Ibukota Provinsi Papua dan merupakan Pusat Pemerintahan, Perdagangan, Industri, Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga perlu di Tata Bangunannya dengan baik dan tertib untuk Penertiban Bangunan-bangunan di Wilayah Kota Jayapura agar menjadi tertib sesuai dengan Tata Ruang Kota dan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Jayapura, maka a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura. \n Undang-undang Gangguan (Hinder-Ordonantie), Staatsblad 1926:226 diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940: 14 dan 450); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang 12 Drt. Tahun 1957; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999. \n Dalam peraturan dibahas mengenai nama, subyek dan obyek retribusi, klasifikasi bangunan, perizinan, prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif, cara perhitungan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, pengecualian, pemberian IMB, pelaksanaan izin mendirikan bangunan dan izin lainnya, penggunaan bangunan dan pengawasan pelaksanaan izin mendirikan bangunan dan izin lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2002. \n Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 1995; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000. \n 26 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 1995 Nomor 59) jo. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 20 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2000 Nomor 81).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 19 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bertujuan untuk menata bangunan di Kota Jayapura agar tertib sesuai dengan tata ruang kota dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Kewajiban setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan, mengubah, atau merobohkan bangunan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Walikota.
Persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi untuk memperoleh IMB, termasuk gambar rencana bangunan, bukti kepemilikan tanah, dan perhitungan konstruksi.
Klasifikasi bangunan berdasarkan fungsi (sosial, umum, perniagaan, pendidikan, industri, kelembagaan, dan rumah tinggal).
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi IMB, yang dihitung berdasarkan luas bangunan, tingkat bangunan, guna bangunan, letak bangunan, dan kondisi bangunan.
Prosedur pemberian IMB, termasuk pemeriksaan permohonan, penerbitan keputusan, dan jangka waktu berlakunya IMB.
Pelaksanaan IMB, termasuk izin mulai pekerjaan, kewajiban memasang papan petunjuk, dan pengawasan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan.
Ketentuan mengenai perubahan dan perobohan bangunan, serta penggunaan bangunan sesuai dengan IMB yang telah dikeluarkan.
Pengawasan pelaksanaan IMB dan izin lainnya oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan atau petugas pengawas yang ditunjuk.

\n\n

Peraturan ini juga memberikan pengecualian pembebasan retribusi IMB untuk bangunan yang rusak karena bencana alam, bangunan penunjang sementara, pekerjaan pemeliharaan bangunan, bangunan yang didirikan oleh mereka yang tidak mampu (dengan luas tertentu), pembongkaran bangunan yang ditetapkan oleh Walikota bukan karena pelanggaran, dan bangunan gedung tempat ibadah (dengan ketentuan tertentu).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 46 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

JAYAPURA CITY GOVERNMENT

JAYAPURA CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 19 OF 2002
ABOUT
BUILDING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAYAPURA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d90ec98f-ac3d-42aa-93ae-2c12f7f7248b","actionData","errors"]