[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d909b1bf-d37e-4ae9-85dd-23097d8a4ec3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2003 tentang RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 5 Tahun 2003","number","5","year","2003","published_date","2003-03-13","effective_date","2003-03-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi","place_of_enactment","Sengeti","theme","RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - IZIN - USAHA - ANGKUTAN - ORANG - BARANG
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2003/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG
ABSTRAK:	\n \n Dalam memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap angkutan orang dan barang maka perlu pengawasan dan penertiban atas kendaraan angkutan orang maupun barang; Untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas perlu pemberian Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang; Berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang;\r\n \n UU No. 54 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 41 Tahun 1983; PP No. 42 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmenhub No. KM 84 Tahun 1999; Perda Kab. Muaro Jambi No. 33 Tahun 2001. \n Perda ini mengatur tentang RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG, meliputi Ketentuan Perizinan; Kewajiban Pemegang Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif; Struktur Tarif dan Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Pengendalian dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2003. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.\r\n \n 9 hlmn; 2 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi izin usaha angkutan orang dan barang di Kabupaten Muaro Jambi. Latar belakangnya adalah untuk memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap angkutan orang dan barang, serta menertibkan kendaraan angkutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban lalu lintas dan mengatur kendaraan barang dari luar daerah yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

Ketentuan substansial meliputi:

Kewajiban setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan angkutan orang atau barang untuk memiliki izin usaha angkutan.
Kewajiban pemegang izin usaha angkutan orang untuk memiliki atau menguasai minimal 5 unit kendaraan bermotor, tempat penyimpanan kendaraan, melaporkan kegiatan usaha setiap tahun, dan mentaati peraturan perundang-undangan.
Kewajiban pemegang izin usaha angkutan barang untuk menyelenggarakan angkutan barang sesuai ketentuan dan membawa muatan sesuai izin yang diberikan.
Pengenaan retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha angkutan orang dan barang.
Struktur tarif retribusi berdasarkan jenis kendaraan dan daya angkut/muat kendaraan.

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga. Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus di Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk.

","transitional_provisions","1. Izin usaha angkutan orang dan barang yang masa berlakunya belum berakhir, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pemegang izin usaha angkutan orang dan barang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan perizinan.\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MUARO JAMBI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MUARO JAMBI REGENCY
NUMBER 05 YEAR 2003
ABOUT
RETRIBUTION FOR BUSINESS LICENSE OF PASSENGER AND GOODS TRANSPORT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUARO JAMBI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in providing protection and security for passenger and goods transport, supervision and control of passenger and goods transport vehicles are necessary;
that to fulfill the purposes of letters a and b above, it is necessary to grant a Business License for Passenger and Goods Transport;
that based on the considerations in letters a and b above, it is necessary to establish a Regional Regulation of Muaro Jambi Regency regarding Business License for Passenger and Goods Transport;

In view of:

Law Number 54 of 1999 concerning the Establishment of Sarolangun Regency, Tebo Regency, Muaro Jambi

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d909b1bf-d37e-4ae9-85dd-23097d8a4ec3","actionData","errors"]