[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8f93062-9758-45e5-aa6d-db9f5022ade8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Lingkok Berenge Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2022","number","7","year","2022","published_date","2022-09-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah","place_of_enactment","Praya","theme","Pembentukan Desa Lingkok Berenge Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA LINGKOK BERENGE - KECAMATAN JANAPRIA - PEMBENTUKAN
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2022 (7) : 14 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Desa Lingkok Berenge Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah\r\n
ABSTRAK:	\n \n a, bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan mas yarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa; \r\nb. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Lingkok Berenge Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, \r\nc bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lingkok Berenge Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 20I6; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 20I6; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 7 Tahun 2017; \n Dalam Perda ini diatur tentang Pembentukan Desa Lingkok Berenge Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, Luas wilayah, jumlah penduduk, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan aset desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor I Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tantang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2022 ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa, mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan daya saing desa, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Peraturan ini membentuk Desa Lingkok Berenge di Kecamatan Janapria sebagai hasil pemekaran dari Desa Saba. Luas wilayah Desa Lingkok Berenge adalah 250,025 Ha dengan jumlah penduduk 3.094 jiwa, yang terdiri dari 8 (delapan) Dusun. Pusat pemerintahan Desa Lingkok Berenge berkedudukan di Dusun Terentem I.

Peraturan ini mengatur batas-batas wilayah Desa Lingkok Berenge dengan desa-desa tetangga, yaitu Desa Saba, Desa Lekor, Desa Beleke Daye, dan Desa Loang Maka. Batas-batas ini ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik yang rinci. Untuk pertama kalinya, Bupati akan mengangkat Penjabat Kepala Desa Lingkok Berenge dari Pegawai Negeri Sipil atas usul camat, yang akan bertugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung.

Peraturan ini juga mengatur tentang inventarisasi dan penyerahan aset dari Desa Saba kepada Pemerintah Desa Lingkok Berenge, termasuk tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak, perlengkapan kantor, arsip, dan dokumen. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Lingkok Berenge sebelum ditetapkannya APB Desa akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Saba, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dan sumber lainnya yang sah.

","transitional_provisions","1. Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Saba yang berdomisili di Desa Lingkok Berenge menjadi perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Lingkok Berenge\n2. Pengaturan tentang jumlah. mekanisme. dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL LOMBOK
THE PROVINCE OF WEST NUSA TENGGARA

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL LOMBOK REGENCY
NUMBER 7 OF 2022
ON
ESTABLISHMENT OF LINGKOK BERENGE VILLAGE, JAINAPRIA SUB-DISTRICT
CENTRAL LOMBOK REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL LOMBOK,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to ensure the effectiveness of governance and development, and to improve public services in order to realize the welfare of rural communities in Central Lombok Regency, it is deemed necessary to establish villages through the expansion of villages
that by taking into account the results of the study and verification of the requirements for the establishment of a village, in accordance with the provisions of Article 25 paragraph (5), paragraph (6) and paragraph (7) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2017 on Village Structuring, it is necessary to establish

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8f93062-9758-45e5-aa6d-db9f5022ade8","actionData","errors"]