[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8eb732f-fa38-4326-932d-e9359d64fa64","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":81,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara","place_of_enactment","Amuntai","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HAK ASASI MANUSIA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak serta menanggulangi segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu adanya kepedulian dari semua pihak baik masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dan aparat penegak hukum. Adanya kecenderungan peningkatan korban dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang belum tertangani secara maksimal sehingga diperlukan suatu pelayanan terpadu oleh instansi terkait dan lembaga/organisasi kemasyarakatan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam upaya memfasilitasi perempuan dan anak meningkatkan kemampuan keterampilan dan kemandirian serta mendapatkan pelayanan konsultasi dan pemecahan masalah yang dialami perempuan dan anak perlu wadah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. \n UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2005; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 9 Tahun 2008; Perpres No. 87 Tahun 2014; Keppres No. 36 Tahun 1999; Keppres No. 59 Tahun 2002; Keppres No. 87 Tahun 2002; Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Negara PPPA No. 2 Tahun 2008;Peraturan Menteri Negara PPPA No. 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara PPPA No. 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara PPPA No. 19 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara PPPA No. 6 Tahun 2015; Perda Prov. Kalsel No. 13 Tahun 2013; Perda Kab. HSU No. 26 Tahun 2013. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\nPenyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan isi singkat sebagai berikut:\r\na.\tKetentuan Umum;\r\nb.\tAsas dan Tujuan;\r\nc.\tHa-hak Korban;\r\nd.\tKewajiban dan Tanggung Jawab;\r\ne.\tTugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;\r\nf.\tPenyelenggaraan Perlindungan;\r\ng.\tKerja Sama dan Kemitraan;\r\nh.\tPembinaan dan Pengawasan;\r\ni.\tPeran Serta Masyarakat;\r\nj.\tPelaporan;\r\nk.\tSumber Dana;\r\nl.\tPenyidikan;\r\nm.\tKetentuan Sanksi;\r\nn.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 25 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, melindungi dan memberikan rasa aman, memberikan pelayanan kepada korban, pelapor, dan saksi, memberdayakan perempuan, serta memfasilitasi mediasi sengketa rumah tangga. Asas penyelenggaraan perlindungan mencakup penghormatan hak, keadilan gender, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan perlindungan, menetapkan program dan kegiatan, melakukan kerjasama, memberikan dukungan sarana dan prasarana, mengalokasikan anggaran, serta membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan. Masyarakat, keluarga, dan orang tua juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mencegah kekerasan dan memberikan bantuan kepada korban.

Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan upaya pencegahan, menyediakan layanan bagi korban, dan membentuk P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu. Bentuk pelayanan meliputi medis, psikososial, hukum, dan kemandirian ekonomi. Pemerintah Daerah juga melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga dan masyarakat, serta membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan dan/atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Apabila Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Pengelola P2TP2A Kabupaten/Kecamatan dan PIK Keluarga Desa/Kelurahan yang melaksanakan tugas pelayanan yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal P2TP2A dan PIK Keluarga.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HULU SUNGAI UTARA
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI UTARA REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
ON
ORGANIZATION OF WOMEN AND CHILD PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI UTARA,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of protecting the rights of women and
children as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia,
improving the quality of life of women and
children and overcoming all forms of violence
against women and children, there needs to be concern
from all parties, both the community and institutions-
related government institutions and law enforcement
officials;
that there is a tendency to increase victims and
cases of violence against women and children,
which have not been handled optimally so that
integrated services are needed by related agencies
and community institutions/organizations to
provide protection for women and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8eb732f-fa38-4326-932d-e9359d64fa64","actionData","errors"]