[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8e5d41f-4f1d-4e6e-af4f-9761274b514c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2012","number","06","year","2012","published_date","2012-04-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat","place_of_enactment","Panaragan","theme","RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi perizinan. Latar belakangnya adalah perlunya regulasi yang jelas untuk pemungutan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang penting.

\n\n

Peraturan ini mengatur jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu:

\n\n

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
Retribusi Izin Gangguan.
Retribusi Izin Trayek.
Retribusi Izin Usaha Perikanan.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Retribusi IMB: Dikenakan pada pemberian izin mendirikan bangunan, dengan tarif dihitung berdasarkan luas bangunan, tingkat ketinggian, dan jenis penggunaan bangunan.
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol: Dikenakan pada pemberian izin penjualan minuman beralkohol, dengan tarif berbeda berdasarkan jenis tempat penjualan dan golongan minuman beralkohol.
Retribusi Izin Gangguan: Dikenakan pada pemberian izin tempat usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan, dengan tarif dihitung berdasarkan luas ruang usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, dan biaya survei.
Retribusi Izin Trayek: Dikenakan pada pemberian izin trayek angkutan umum, dengan tarif berbeda berdasarkan jenis dan kapasitas kendaraan.
Retribusi Izin Usaha Perikanan: Dikenakan pada pemberian izin usaha perikanan, dengan tarif berbeda berdasarkan jenis usaha (budidaya atau penangkapan) dan skala usaha.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur prinsip penetapan tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, pemanfaatan hasil pungutan, keberatan wajib retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, pembayaran dan penagihan retribusi terutang, pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan retribusi, dan penyidikan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TULANG BAWANG BARAT REGENCY
NUMBER 6 OF 2012
CONCERNING
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TULANG BAWANG BARAT,

Considering:

that Certain Permit Retribution is an important source of local revenue to be used in financing the administration of government and development;
that the Regional Retribution policy in general and Certain Permit Retribution in particular is implemented based on the principles of democracy, equality and justice, community participation and accountability by taking into account the potential of the region;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution as an implementation of its implementation, it needs to be regulated separately by a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8e5d41f-4f1d-4e6e-af4f-9761274b514c","actionData","errors"]