[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8ddaae9-69c0-4f4d-9f8b-65a703bd89c8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-12-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara","place_of_enactment","Gunung Tua","theme","Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata - Cara - Penyelenggaraan - Cadangan - Pangan - Pemerintah - Kabupaten - Padang - Lawas - Utara
2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR 4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi manusia; bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah dapat menyusun Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan; \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU RI Nomor 37 Tahun 2007, UU Nomor 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015.\r\n \n Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN (Umum, Cadangan Pangan Masyarakat, Cadangan Pangan Pemerintahan Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Umum, Pengadaan, Pengelolaan, Penyaluran)), PELAKU USAHA PANGAN, SANKSI HUKUM (Sanksi Administratif, Sanksi Pidana), BANTUAN PANGAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, KERJA SAMA, PENGAWASAN, PENDANAAN, PELAPORAN, dan KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2021. \n 12 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Latar belakangnya adalah bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya adalah hak asasi manusia, serta amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 yang memungkinkan daerah menyusun tata cara penyelenggaraan cadangan pangan.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Peraturan ini mengatur:

\n\n

Jenis Cadangan Pangan: Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan masyarakat, desa, dan kabupaten.
Penyelenggaraan Cadangan Pangan: Dilakukan melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Pemerintah daerah menjamin cadangan pangan, terutama saat hari besar keagamaan dan nasional.
Cadangan Pangan Masyarakat: Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan cadangan pangan masyarakat sesuai kearifan lokal, dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan tersebut.
Cadangan Pangan Pemerintah Desa: Kepala desa mengusulkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu kepada Bupati, yang kemudian menetapkannya dengan mempertimbangkan produksi, kebutuhan darurat, dan kerawanan pangan. Pemerintah desa menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan desa, dapat membentuk unit pengelola, dan bekerja sama dengan BUM Desa. Pengadaan bersumber dari produksi dalam negeri, diutamakan produksi desa setempat, dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur, atau Bupati.
Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten: Bupati menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu dengan mempertimbangkan produksi, kebutuhan darurat, dan kerawanan pangan. Penyelenggaraan meliputi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bidang ketahanan pangan, yang dapat bekerja sama dengan BUMN/BUMD. Pengadaan bersumber dari produksi dalam negeri, diutamakan produksi daerah setempat, dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur, atau Bupati. Pengelolaan bertujuan menjaga kecukupan dan kualitas cadangan pangan sesuai Standar Nasional Indonesia. Penyaluran dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga, bencana alam/sosial, dan keadaan darurat.
Pelaku Usaha Pangan: Wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan yang ditetapkan Pemerintah Pusat secara bertahap.
Bantuan Pangan: Pemerintah daerah memberikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan rawan pangan/gizi, serta dapat memberikan bantuan kepada daerah lain, bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan cadangan pangan, termasuk pengawasan partisipatif.
Kerja Sama: Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga (badan usaha berbadan hukum) untuk penyimpanan cadangan pangan.
Pengawasan: Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan.
Pendanaan: Bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.
Pelaporan: Kepala desa melaporkan ke camat, camat melaporkan ke Perangkat Daerah bidang pangan, dan kepala Perangkat Daerah melaporkan ke Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelaku Usaha Pangan yang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi batas yang ditentukan dikenakan sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin.\n2. Selain sanksi administratif, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH PADANG LAWAS
PROVINCE OF NORTH SUMATERA
REGIONAL REGULATION OF NORTH PADANG LAWAS
NUMBER ... YEAR 2021
CONCERNING
PROCEDURES FOR ORGANIZING FOOD RESERVES
OF THE REGENCY GOVERNMENT OF NORTH PADANG LAWAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH PADANG LAWAS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that food is a basic human need
that is most important and its fulfillment
is part of human rights;
that the provision of Article 20 paragraph (1) of the
Government Regulation Number 17 of 2015 concerning
Food Security and Nutrition, the Regional Government
can prepare Procedures for Organizing
Food Reserves;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary to
stipulate a Regional Regulation regarding Procedures for
Organizing Food Reserves of the
Regency Government of North Padang Lawas;

In view of:

Article 18 paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8ddaae9-69c0-4f4d-9f8b-65a703bd89c8","actionData","errors"]