[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8cc11b3-95f2-403d-bdbd-73b51990f582","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-06-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Barat","place_of_enactment","Meulaboh","theme","Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perubahan atas qanun kabupaten aceh barat nomor 2 tahun 2011 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
2017
Qanun NO. 9, LD TAHUN 2017 NOMOR 09
Qanun TENTANG Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah, makan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. \n Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 2 Tahun 2011. \n Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Pasal 1 ditambah 12 (dua belas) angka yakni angka 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 dan 97\r\n2.\tKetentuan Ayat (2) dan Ayat (4) Pasal 120 diubah\r\n3.\tKetentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 122 diubah\r\n4.\tKetentuan Ayat (2) dan Ayat (4) huruf a Pasal 128 diubah\r\n\r\n \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017. \n 1.\tKetentuan Pasal 1 ditambah 12 (dua belas) angka yakni angka 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 dan 97\r\n2.\tKetentuan Ayat (2) dan Ayat (4) Pasal 120 diubah\r\n3.\tKetentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 122 diubah\r\n4.\tKetentuan Ayat (2) dan Ayat (4) huruf a Pasal 128 diubah\r\n\r\n \n 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\nQanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

\n\n

Perubahan meliputi penambahan definisi-definisi baru terkait akuntansi dalam Pasal 1, perubahan pada Pasal 120 mengenai penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan daerah, perubahan pada Pasal 122 mengenai penetapan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, dan perubahan pada Pasal 128 mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

\n\n

Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menjadi acuan dalam menyusun Sistem Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berbasis akrual, serta untuk menjadi dasar dalam penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Dengan demikian, informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat diharapkan sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN OF WEST ACEH REGENCY
NUMBER 9 OF 2017
ON
AMENDMENT TO QANUN OF WEST ACEH REGENCY NUMBER 2 OF 2011
ON THE MAIN PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT
COMPILED BY:
LEGAL SECTION OF THE REGIONAL SECRETARIAT
WEST ACEH REGENCY
YEAR 2017

REGENT OF WEST ACEH
ACEH PROVINCE

QANUN OF WEST ACEH REGENCY
NUMBER 9 OF 2017
ON
AMENDMENT TO QANUN OF WEST ACEH REGENCY NUMBER 2 OF 2011
ON THE MAIN PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

REGENT OF WEST ACEH,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8cc11b3-95f2-403d-bdbd-73b51990f582","actionData","errors"]