[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8ab3bca-49c3-4d01-b841-fb5d947ee92f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Banjar","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2006","number","18","year","2006","published_date","2006-08-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Banjar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Sumbangan Pihak Ketiga - penerimaan
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 18, LD. 2006 (18) Seri E; 5 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Banjar
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan \r\npemerintahan dan pembangunan Daerah perlu ditingkatkan mobilisasi \r\nsegenap sumber daya yang ada khususnya prasarana dan dana baik \r\nyang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat; bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 \r\nTahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat \r\nmemperoleh Pendapatan Asli Daerah dari lain-lain pendapatan yang \r\nditetapkan Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf \r\na dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2006; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang penerimaan daerah dari sumbangan pihak ketiga, tata cara pengelolaan sumbangan dari pihak ketiga. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2006. \n 5 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2006 mengatur tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kota Banjar. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan memobilisasi sumber daya, khususnya prasarana dan dana, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Peraturan ini menetapkan bahwa daerah memiliki sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari sumbangan pihak ketiga, yang dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Sumbangan yang diterima harus bebas dari segala beban, pungutan, atau kewajiban lainnya, dan harus diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Dinas, Badan, Kantor, dan Lembaga di daerah dapat menyelenggarakan penerimaan sumbangan. Sumbangan dalam bentuk uang harus disetorkan ke Kas Daerah. Penerimaan sumbangan berupa barang harus diikuti dengan penyerahan, peralihan, dan pelepasan hak, serta didaftarkan dalam inventaris barang milik Pemerintah Daerah.

Dinas yang menyelenggarakan penerimaan sumbangan harus memberitahukan penerimaan tersebut kepada Dinas Pendapatan (untuk uang) atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (untuk barang). Setiap hasil penerimaan sumbangan harus dicantumkan dalam APBD dan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan daerah secara sukarela dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 18 OF 2006
on
RECEIPT OF THIRD PARTY CONTRIBUTIONS
TO THE GOVERNMENT OF BANJAR CITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve the implementation of regional government administration and development, it is necessary to increase the mobilization of all existing resources, especially infrastructure and funds originating from both the government and the community;
that based on Article 164 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 on Regional Government, the Regional Government may obtain Local Own-Source Revenue from other revenues determined by the Government;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to regulate and stipulate by Regional Regulation.

Bearing in Mind / Having Regard to:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8ab3bca-49c3-4d01-b841-fb5d947ee92f","actionData","errors"]