[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8a18510-c55e-49e0-8ca8-cc3596dbb83e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2024","number","11","year","2024","published_date","2024-09-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Kota Salatiga","place_of_enactment","Salatiga","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hak keuangan - administratif - anggota dprd
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2024/No.11
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur\r\npenyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memiliki hak,\r\nkewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi strategis dalam\r\nmewujudkan tujuan Pemerintahan Daerah yaitu\r\nkesejahteraan rakyat di daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung\r\njawab lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk\r\nmengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin\r\nketerwakilan rakyat dalam melaksanakan fungsi, tugas\r\ndan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme\r\nchecks and balance antara lembaga Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah dan Kepala Daerah, serta meningkatkan\r\nkualitas, produktivitas, dan kinerja anggota lembaga demi\r\nmewujudkan keadilan dan kesejahteraan Pimpinan dan\r\nAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah \r\nNomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan\r\ndan Administratif Pimpinan dan Anggotan Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu untuk\r\nmenyesuaikan pengaturan mengenai hak keuangan dan\r\nadministratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan\r\nDaerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan\r\nAdministratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; \r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017;\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan ayat (2) Pasal 7, perubahan Pasal 8, perubahan ayat (2) huruf b Pasal 9, perubahan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 13, perubahan Pasal 14, perubahan ayat (1) Pasal 15, perubahan pasal 16, perubahan ayat (4) Pasal 17, penambahan ayat (6) Pasal 17, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19, perubahan Pasal 20. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2024. \n Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 diubah. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mengembangkan kehidupan demokrasi dan menjamin keterwakilan rakyat.

Perubahan meliputi definisi beberapa istilah, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif dan reses, tunjangan kesejahteraan, penyediaan rumah negara dan kendaraan dinas, tunjangan perumahan dan transportasi, serta uang jasa pengabdian. Secara substansial, peraturan ini mengatur kembali besaran dan mekanisme pemberian hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga.

Peraturan ini juga menekankan pentingnya asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pemberian tunjangan, serta perlunya memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, diatur pula mengenai pengembalian rumah negara dan kendaraan dinas setelah masa jabatan berakhir.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kota Salatiga No. 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/85201/perda-kota-salatiga-no-4-tahun-2017","14f0fd30-ea8d-436b-9fdd-18428b5f436e","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

MAYOR OF SALATIGA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SALATIGA CITY
NUMBER 11 OF 2024
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2017
CONCERNING FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE RIGHTS OF LEADERSHIP
AND MEMBERS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SALATIGA,

Considering :

that the Regional House of Representatives as an element of the Regional Government administration, which has rights, obligations, duties, authorities, and strategic functions in realizing the objectives of the Regional Government, namely the welfare of the people in the region;
that in order to enhance the role and responsibility of the Regional House of Representatives institution to develop democratic life, guarantee people's representation in carrying out the functions, duties and authorities of the institution, and develop a checks and balance mechanism between the Regional House of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8a18510-c55e-49e0-8ca8-cc3596dbb83e","actionData","errors"]