Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018

Peraturan Menteri ini mencabut: 1. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 187 Tahun 2016 tentang Nama Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ini mengatur tentang nama jabatan pelaksana Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang mengharuskan penyesuaian nama jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pengelompokan jabatan pelaksana dalam klasifikasi jabatan PNS berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Nama jabatan pelaksana didasarkan pada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. Nama jabatan pelaksana digunakan sebagai acuan untuk pengembangan karier, pengembangan kompetensi, dan penilaian kinerja di setiap unit organisasi Kementerian.

Peraturan ini juga mengatur bahwa daftar nama jabatan pelaksana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. Daftar nama jabatan pelaksana yang telah ditetapkan dapat diubah dan/atau ditambahkan sesuai kebutuhan organisasi, dengan mengacu pada peraturan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur sipil negara. Usul perubahan dan/atau penambahan nama jabatan pelaksana diajukan oleh unit organisasi kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Hukum dan Organisasi, yang memuat nama jabatan, tugas jabatan, dan kualifikasi pendidikan dan/atau profesi, serta disertai analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Untuk pertama kalinya, PNS yang menduduki jabatan pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Perubahan penetapan PNS yang menduduki jabatan pelaksana ditetapkan oleh pemimpin unit kerja paling rendah jabatan pimpinan tinggi pratama. Semua nama jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nama jabatan pelaksana. Semua nama jabatan fungsional umum yang sudah ada dan sudah ditetapkan kelas jabatan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum ada perubahan nama dan/atau kelas jabatan berdasarkan nama dan/atau kelas jabatan yang baru.

1. Semua nama jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nama jabatan pelaksana. 2. Semua nama jabatan fungsional umum yang sudah ada dan sudah ditetapkan kelas jabatan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum ada perubahan nama dan/atau kelas jabatan berdasarkan nama dan/atau kelas jabatan yang baru.

(-)