[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d89880c9-51d7-4888-8f09-d2e329e82544","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2006","number","5","year","2006","published_date","2006-09-18","effective_date","2006-10-10","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah","place_of_enactment","Pandan","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2006/ No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2006. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Kabupaten Tapanuli Tengah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan BAB VII Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Ketentuan Substansial:

Keuangan Desa: Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa didanai dari APB Desa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Urusan pemerintah daerah dan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa juga didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa: Sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa (hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan lain yang sah), bantuan dari pemerintah pusat dan daerah (bagian dari pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan keuangan), hibah, dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Kekayaan desa terdiri dari tanah kas desa, pemandian umum, pasar desa, objek rekreasi, bangunan milik desa, hutan desa, perlelangan ikan, jalan desa, dan perairan/pantai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa): Bupati memberikan pedoman penyusunan APB Desa. APB Desa ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa. APB Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Tata Cara Penyusunan Anggaran: Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan. Perubahan anggaran dilakukan dengan Peraturan Desa setelah perubahan APBD Kabupaten ditetapkan. Kepala Desa wajib menyampaikan perhitungan anggaran kepada BPD selambatnya 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Penerimaan dan Pengeluaran: Penerimaan desa terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pendapatan asli desa, sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta lain-lain pendapatan yang sah. Pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin (belanja pegawai, barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, pembinaan lembaga desa, pengeluaran tidak tersangka, dan lain-lain) dan pengeluaran pembangunan (sarana dan prasarana pemerintahan, produksi, pemasaran, pembangunan, sosial, dan lain-lain).

Pengawasan: Pengawasan terhadap pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh BPD dan pengawasan fungsional atas persetujuan Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa dan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa","link","","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
TAPANULI TENGAH REGENCY
NUMBER 5 YEAR 2006 SERIES E

REGIONAL REGULATION OF TAPANULI TENGAH REGENCY
NUMBER 5 YEAR 2006
ON
VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAPANULI TENGAH

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that to implement the provisions of Article 212 of Law Number 32 of 2004 on Regional Government, and CHAPTER VII of the Regulation Government Number 72 Year 2005 on Villages it is necessary to stipulate a Regional Regulation. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Law Number 7 Drt of 1956 on Establishment of Autonomous Regions of Regencies within the The Province of North Sumatera (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956 Number 58 Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1092); \n Law Number 10 Year 2004 on Formation of Legislation (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d89880c9-51d7-4888-8f09-d2e329e82544","actionData","errors"]