[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d893f91d-f7e9-45bc-8d07-e3a9c73a7728","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2016","number","9","year","2016","published_date","2016-08-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"3509adf3-7a0e-41dc-8c07-c2125f3f60c4","Usaha Milik Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pangandaran","place_of_enactment","Parigi","theme","Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

adan Usaha Milik Desa - Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2016/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang diiringi dengan peningkatan pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa perlu dibentuk badan usaha milik desa untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya; bahwa agar pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, perlu adanya tata cara pembentukan dan pengelolaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, jenis dan pengembangan usaha, permodalan, organisasi pengelola, bagi hasil, kerjasama, pengelolaan dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2016. \n 22 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Pangandaran. Latar belakang pembentukan BUM Desa adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, serta mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan BUM Desa harus disepakati melalui Musyawarah Desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
BUM Desa dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum, seperti perseroan terbatas atau Lembaga Keuangan Mikro.
Modal awal BUM Desa bersumber dari APBDesa, yang dapat berupa penyertaan modal desa atau masyarakat.
Organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari Penasihat (ex officio dijabat oleh Kepala Desa), Pelaksana Operasional, dan Pengawas.
Jenis usaha BUM Desa meliputi bisnis sosial, penyewaan barang, perantara jasa, produksi/perdagangan barang, bisnis keuangan mikro, dan usaha bersama.
BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar BUM Desa atau dengan pihak ketiga.
Pengelolaan BUM Desa dapat menggunakan sistem ekonomi konvensional atau syariah.
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pengelolaan BUM Desa.

","transitional_provisions","1. BUM Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PANGANDARAN
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF PANGANDARAN REGENCY
NUMBER 9 OF 2016
on
PROCEDURES FOR ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PANGANDARAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the village as a legal community unit is authorized to regulate and manage the interests of the local community, which is accompanied by an increase in village income for the welfare of the community;
that in order to increase the original income of the village which is used for the welfare of the village community, it is necessary to establish a village-owned enterprise to manage assets, service services, and other businesses;
that in order for the establishment and management of Village-Owned Enterprises to meet the requirements as stipulated in the Regulation of the Minister of Villages, Development of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d893f91d-f7e9-45bc-8d07-e3a9c73a7728","actionData","errors"]