[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8906669-b6ec-4da7-846e-2e32687c2e1c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2009 tentang PEREDARAN GARAM BERYODIUM DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2009","number","5","year","2009","published_date","2009-08-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sinjai","place_of_enactment","Sinjai","theme","PEREDARAN GARAM BERYODIUM DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesehatan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2009/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEREDARAN GARAM BERYODIUM DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) yaitu peningkatan kecerdasan dan daya pikir anak serta peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat disamping memenuhi kebutuhan industri, maka perlu mengatur peredaran garam beryodium dalam Wilayah Kabupaten Sinjai. \n : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum\r\nPidana;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah\r\nTingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor\r\n74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3193);\r\n4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3209);\r\n5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3274);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lemabaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3456);\r\n7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3656);\r\n8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);\r\n9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);\r\n10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan\r\nKedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional\r\nIndonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4020);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi\r\nPangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan\r\nPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor\r\n4737);\r\n15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penerapan Standar Nasional\r\nIndonesia;\r\n16. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam\r\nBeryodium;\r\n17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang\r\nPerdaran Garam Beryodium Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran\r\nDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 225);\r\n18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di\r\nLingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 1988 Seri D Nomor 5). \n (1) Dilarang memproduksi, mendistribusi, mengedarkan dan memasarkan garam tidak beryodium,\r\nkecuali diperuntukkan sebagai bahan baku industri bukan pangan, ternak dan tumbuh-tumbuhan\r\nyang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\r\n(2) Produsen dan/atau distributor wajib mencantumkan peruntukan garam pada kemasannya.\r\n(3) Garam tidak beryodium kemasannya wajib diberi label BUKAN UNTUK KONSUMSI. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2009. \n 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur peredaran garam beryodium di wilayah Kabupaten Sinjai. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kecerdasan dan kesehatan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan industri. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa garam yang beredar di wilayah Kabupaten Sinjai memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Persyaratan produksi, distribusi, dan peredaran garam beryodium, termasuk standar mutu sesuai SNI dan ketentuan label.
Larangan produksi, distribusi, dan peredaran garam tidak beryodium, kecuali untuk keperluan industri non-pangan, ternak, dan tumbuh-tumbuhan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Garam tidak beryodium wajib diberi label \"BUKAN UNTUK KONSUMSI\".
Pengawasan mutu garam beryodium melalui pengujian laboratorium dan pemeriksaan label.
Pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat tentang garam beryodium melalui konsultasi, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi.
Pembentukan Tim Pengawasan Terpadu untuk melakukan pengawasan mutu garam.
Wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang peredaran garam tidak beryodium.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau badan usaha yang melanggar Pasal 4 dapat dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara produksi, dan/atau pencabutan izin usaha.\n2. Selain sanksi administrasi, pelanggar juga diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SINJAI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF SINJAI REGENCY
NUMBER 5 OF 2009
ON
CIRCULATION OF IODIZED SALT WITHIN THE SINJAI REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SINJAI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to improve the quality of Human Resources (HR), namely improving the intelligence and thinking power of children and improving the health and welfare of the community, as well as meeting industrial needs, it is necessary to regulate the circulation of iodized salt within the Sinjai Regency;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation regarding the Circulation of iodized salt within the Sinjai Regency;

Bearing in Mind :

Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code;
Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8906669-b6ec-4da7-846e-2e32687c2e1c","actionData","errors"]