[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d881fb3d-b9fc-416b-8fe3-621f1530663c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-04-09","effective_date","2015-06-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pasuruan","place_of_enactment","Pasuruan","theme","Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa wilayah Kota Pasuruan memiliki kondisi geologis, geografis, dan demografis yang berpotensi rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa, sehingga dapat menghambat pembangunan; \r\nb. bahwa guna mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat, diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan potensi yang ada di Kota Pasuruan, serta pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal. \n 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; 5. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 02); 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06). \n Prinsip-prinsip penanggulangan bencana adalah:\r\na.\tcepat dan tepat;\r\nb.\tprioritas;\r\nc.\tkoordinasi dan keterpaduan;\r\nd.\tberdaya guna dan berhasil guna;\r\ne.\ttransparansi dan akuntabilitas;\r\nf.\tkemitraan;\r\ng.\tpemberdayaan;\r\nh.\tnondiskriminatif; dan\r\ni.\tnonproletisi.\r\nPenyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:\r\na.\tprabencana;\r\nb.\tsaat tanggap darurat; dan\r\nc.\tpascabencana.\r\nTanggung jawab Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:\r\na.\tpenjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;\r\nb.\tperlindungan masyarakat dari dampak bencana;\r\nc.\tpengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;\r\nd.\tpengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai;\r\ne.\tpengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan/atau belanja tidak terduga;\r\nf.\tperencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;\r\ng.\tpemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan\r\nh.\tpemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2015. \n 54 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana melalui upaya penanggulangan yang terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan. Latar belakang peraturan ini adalah kondisi geografis dan demografis Kota Pasuruan yang rawan bencana.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Penetapan wilayah rawan bencana dan kewenangan Pemerintah Kota dalam menetapkan wilayah terlarang untuk permukiman serta mencabut hak kepemilikan atas benda dengan ganti rugi yang layak.\n2. Penentuan status potensi bencana oleh Walikota berdasarkan laporan dari BPBD, dengan tingkatan awas, siaga, dan waspada.\n3. Tahapan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana (perencanaan, pengurangan risiko, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, penyiapan sarana dan prasarana, analisis risiko, penegakan rencana tata ruang dan ketentuan pendirian bangunan, standar teknis, pendidikan dan pelatihan), tanggap darurat (pengkajian cepat, penentuan status darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemulihan sarana vital), dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).\n4. Tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Kota dalam penanggulangan bencana, termasuk penjaminan hak masyarakat, perlindungan dari dampak bencana, pengurangan risiko, pengalokasian dana, dan pelaksanaan kerja sama.\n5. Hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana, termasuk hak mendapatkan perlindungan, pendidikan, informasi, serta kewajiban menjaga lingkungan dan memberikan informasi yang benar.\n6. Pendanaan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD Kota, bantuan Pemerintah Provinsi/Pusat, dan sumbangan masyarakat, yang dialokasikan untuk dana kontinjensi, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial.\n7. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana yang meliputi santunan duka cita, santunan kecacatan, bantuan kompensasi, dan bantuan untuk korban tidak langsung.\n8. Pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penanggulangan bencana, termasuk penyusunan laporan oleh BPBD.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PASURUAN
EAST JAVA PROVINCE
COPY

REGIONAL REGULATION OF PASURUAN CITY
NUMBER 10 OF 2015
ON
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PASURUAN,

Considering :

that the Pasuruan City area has geological, geographical and demographic conditions that have the potential to be prone to disasters, both caused by natural factors, non-natural factors, and by human actions that cause environmental damage, loss of property, psychological impacts and loss of life, so that it can hinder development;
that in order to reduce disaster risk and restore post-disaster conditions in accordance with the order of community values, planned, integrated and comprehensive disaster management efforts are needed by optimizing the existing potential in Pasuruan City, as well as regulating the implementation of disaster management both during pre-disaster, emergency response, and post-disaster periods that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d881fb3d-b9fc-416b-8fe3-621f1530663c","actionData","errors"]