[{"_1":2,"_105":-5,"_106":-5},"loaderData",{"_3":4,"_24":25,"_26":27},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_28":29,"_30":31},"regulationId","d880f3aa-f1af-4785-9619-e8f59dd2d211","regulationData",{"_32":29,"_33":34,"_101":102,"_103":104},"regulation_id","overview",{"_35":36,"_37":38,"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_55":56,"_57":58,"_62":63,"_67":68,"_69":70,"_71":66,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":-5,"_87":-5,"_88":-5,"_89":-5,"_90":91,"_99":100},"title","Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen","short_title","Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999","number","8","year","1999","published_date","1999-04-20","effective_date","2000-04-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":48,"_51":52,"_53":54},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":56,"_51":59,"_60":61},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[64],{"_6":65,"_51":66,"_53":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Perlindungan Konsumen","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1999
Undang-undang (UU) NO. 8, LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821, LL SETNEG : 35 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perlindungan Konsumen
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2000. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","","policy_content","

Undang-Undang ini dibentuk untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui perlindungan konsumen yang menjamin kepastian hukum. Latar belakang pembentukannya adalah kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan konsumen dan pelaku usaha di era globalisasi, serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen melalui pemberdayaan dan kesadaran akan hak-haknya.

Secara substansial, peraturan ini mengatur hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, serta kompensasi atas kerugian. Sebaliknya, pelaku usaha diwajibkan beritikad baik, memberikan informasi yang jujur, menjamin mutu barang/jasa, serta memberikan kompensasi jika terjadi kerugian. Undang-undang ini juga melarang pelaku usaha melakukan praktik perdagangan yang menyesatkan, seperti promosi palsu, penggunaan klausula baku yang merugikan, serta pelanggaran terhadap standar mutu dan label barang.

Selain itu, peraturan ini mengamanatkan pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memberikan saran kepada pemerintah, serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat daerah untuk menangani sengketa di luar pengadilan. Pemerintah juga bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen guna memastikan terciptanya iklim usaha yang sehat.

","transitional_provisions","1. Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.","sanctions","1. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.\n2. Sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi pelanggaran Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, e, ayat (2), dan Pasal 18.\n3. Sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi pelanggaran Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16, dan 17 ayat (1) huruf d dan f.\n4. Hukuman tambahan dapat berupa perampasan barang, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, penghentian kegiatan, penarikan barang, atau pencabutan izin usaha.","revoked_by","partially_revoked_by","revokes","amended_by","amends","constitutional_review",[92],{"_93":94,"_95":96,"_97":98},"nomor_putusan","235/PUU-XXIII/2025","link","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/237/putusan_mkri_235-PUU-XXIII-2025.pdf","teks","Norma Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen”","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 1999
ON
CONSUMER PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :

that national development aims to realize a just and prosperous society that is evenly distributed both materially and spiritually in the era of economic democracy based on Pancasila and the 1945 Constitution;
that national economic development in the era of globalization must be able to support the growth of the business world so that it is capable of producing various goods and/or services that contain technology that can improve the welfare of the general public and at the same time obtain certainty regarding the goods and/or services obtained from trade without causing losses to consumers;
that the increasing openness of the national market as a result of the economic globalization process must continue to guarantee the improvement of public welfare as well as certainty regarding the quality, quantity, and safety of the goods and/or services obtained in the market;
that to improve the dignity and status of consumers, it is necessary to increase the awareness, knowledge, concern, ability, and independence of consumers to protect themselves and to foster and develop the attitude of responsible business actors;
that the legal provisions protecting the interests of consumers in Indonesia are not yet adequate;
that based on the considerations above, a set of legislative regulations is needed to realize a balance in the protection of the interests of consumers and business actors so that a healthy economy is created;
that for this reason, it is necessary to establish a Law on Consumer Protection;

Bearing in Mind :

Article 5 Paragraph (1), Article 21 Paragraph (1), Article 27, and Article 33 of the 1945 Constitution;

With Joint Consent of
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

HAS DECIDED:

To Establish :

THE LAW ON CONSUMER PROTECTION.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","https://storage.googleapis.com/legalx-id/regulations/d880f3aa-f1af-4785-9619-e8f59dd2d211/UU%20Nomor%208%20Tahun%201999.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=GOOGX3DHGFVRXSL6RUADU76S%2F20260523%2Fasia-southeast2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260523T173507Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=e5f350de018414def80314b61e0595a1228313cf2a3f0aa5d37c6029f1eb04ad","actionData","errors"]