[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d87a130a-5934-4c68-8613-baf722979496","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Pengarusutamaan Gender","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengarusutamaan gender
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2022/NOMOR.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap orang mempunyai kewajiban dan hak yang \r\nsama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka menjamin hak tiap orang untuk bebadari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun damewujudkan keadilan dan kesetaraan gender; bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan\r\nmasyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan\r\ngender dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam\r\nseluruh proses pembangunan di Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri \r\nDalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman\r\nUmum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008\r\ntentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan\r\nGender Di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban\r\nmenyusun kebijakan, program, dan sub kegiatan kegiatan\r\npembangunan responsif gender yang dituangkan dalam\r\nRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana\r\nStrategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat\r\nDaerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; \r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Asas, Maksud dan Tujuan\r\nBab III Ruang Lingkup\r\nBab IV Perencanaan\r\nBab V Pelaksanaan\r\nBab VI Rencana Aksi Daerah\r\nBab VII Kerja Sama\r\nBab VIII Pembiayaan\r\nBab IX Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi\r\nBab X Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab XI Penghargaan\r\nBab XII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022. \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah. Latar belakangnya adalah untuk menjamin hak setiap orang untuk bebas dari diskriminasi dan mewujudkan keadilan gender guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender, yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah PUG serta dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja.
Pembentukan kelembagaan PUG yang terdiri dari Pokja PUG, Tim Pengerak PUG, Tim Teknis, dan Focal Point PUG, dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, data terpilah dan sistem informasi, alat analisis gender/metode, dan partisipasi masyarakat.
Pengumpulan dan pengelolaan data terpilah gender oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
Partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan PUG, yang dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah.
Kerja sama dalam penyelenggaraan PUG dapat dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan badan usaha.
Pembiayaan pelaksanaan PUG bersumber dari APBD, APBN, dan sumber lain yang sah.
Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan secara berkala oleh Focal Point PUG, Pokja PUG, dan Bupati.
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG dilakukan oleh Bupati dan Perangkat Daerah terkait.

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF REMBANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 5 OF 2022
CONCERNING
GENDER MAINSTREAMING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF REMBANG,

\n\n \n \n

Considering:

that everyone has the same obligations and rights as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to guarantee everyone's right to be free from discriminatory treatment on any basis and to realize gender justice and equality;
that in order to realize gender justice and equality in order to improve development and community service, it is necessary to implement a gender mainstreaming strategy by integrating a gender perspective into the entire development process in the Region;
that based on the provisions in Regulation of the Minister of Home Affairs Number 15 of 2008 concerning General Guidelines for the Implementation of Gender Mainstreaming

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d87a130a-5934-4c68-8613-baf722979496","actionData","errors"]