[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d876ec0c-346b-4c31-9580-99b3009fa643","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2007 tentang PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2007","number","5","year","2007","published_date","2007-05-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Paser","place_of_enactment","Tanah Grogot","theme","PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG pedoman kerja
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, BD.2018/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan\r\nPemerintalt Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara\r\nRepubiik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran\r\nNegara Repubiik Indonesia Nomor 4587) periu dibentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah\r\nDesa. \n dasar hukum;UU No 27 Tahun 1959;UU No 7 Tahun 2002;UU No 10 Tahun 2004;UU No 32 tahun 2004;PP No 72 Tahun 2005 \n Pasall\r\nDaiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :\r\n1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai\r\nunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.\r\n2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasir.\r\n3. Daerah adalah Kabupaten Pasir. I\r\n4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah\r\nKabupaten Pasir. ~\r\n5. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang\r\nbervvenang,beriak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan -\r\nurusan rumah tangga sendiri 2 dalam hal\r\noemerintahan,Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.\r\n6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang - undangan yang\r\ndibuat oloh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa\r\nadalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan Iingkungan\r\nkerja Pelaksana Pemerintahan Desa.\r\n\r\nPasa\|2\r\nOrganisasi Pemerintah Desa disusun berdasarkan pefcimbangan :\r\na.’ kewenangan yang dimiliki oleh desa;\r\nb. karakteristik, potensi dan kebutuhan desa;\r\n\r\nPasa\|3\r\nPemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana\r\npemerintahan desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan\r\nmengurus rumah tangga desa.\r\nPasal4\r\nPemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah\r\ntangga, urusan yang belum dilaksanakan oieh daerah dan pemerintah\r\nserta tugas pembantuan.\r\nPasa\|5\r\nUntuk Penyeienggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasald (4)\r\npemerintah desa mempunyai fungsi :\r\na. meiaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan\r\nrumah tangga desa;\r\n\r\nPasa\|7 I\r\nKepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan\r\npemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.\r\nDalam rnelaksanakar tugas sebagaimana dimaksud pada ayat\r\n(1), Kepala Desa mempunyai wewenang :\r\na. memimpin penyeenggaraan pemerintahan desa berdasarkan\r\nkeb-ijakan yang ditetapkan bersama BPD;\r\nb. mengajukan rancangan peraturan desa;\r\nc. menetapkan peraturan desa yang teiah mendapat persetujuan\r\nBPD;\r\nd. menyusun dan mengajukan irancangan peraturan desa\r\nmengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama\r\nBPD; A\r\ne. membina kehidupan masyakat desa;\r\nf. mernbina perekonomian desa;\r\n\" 1 g. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;\r\nh. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat\r\nmenunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan\r\nperaturan perundang-undangan; dan\r\ni. ‘melaksanakan wewenang Iain sesuai dengan peratlirarl\r\nperundang-undangan.\r\n\r\nPasaI8\r\nDalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana\r\ndimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Desa mempunyai\r\nkewajiban : _\r\na. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan\r\nUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1945 serta mempertahankan dan memeiihara keutuhan\r\nNegara Kesatuan Republik Indonesia;\r\nb. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;\r\nc. memeiihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;\r\nd. melaksanakan kehidupan demokrasi;\r\ne. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih\r\ndan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;\r\nf. menjalin hubungan kerja sama; dengan seluruh mitra kerja\r\npemerintahan desa;\r\ng. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;\r\nh. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;\r\ni. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan\r\nkeuangan desa;\r\nj. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;\r\nk. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;\r\nI. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;\r\nm. membina, mengayomi, dan melestarikan nilai—ni\|ai sosiai\r\nbudaya dan adat istiadat;\r\nn. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan\r\n0. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan\r\nlingkungan hidup.\r\nSeiain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala\r\nDesa mempunyai kewajiban untuk memberikan Iaporan\r\npenyelenggaraan pernerintahan desa kepada Bupati, memberikan\r\n'aporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta\r\nnienginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa\r\nkepada masyarkat.\r\n\r\nPasaI9\r\nSekretaris Desa adalah perangkat desa yang berfungsi sebagai unsur\r\nstaf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala\r\nDesa.\r\nPasai1O\r\nSekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai\r\ntugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi\r\npemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membantu\r\npelayanan ketatausahaan Kepala Desa.\r\nPasal11\r\nUntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana ‘dimaksud dalam\r\nPasal 10 Sekretaris Desa mempunyai fungsi :\r\na. melaksanakan urusan surat menyur.at,kearsipan dan pelaporan ;(\r\nb. melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi kepada\r\nperangkat desa ;\r\n\r\nPasal 120\r\n1 .\r\nKepala Urusan adalah perangkat desa yang berkedudukan\r\nsebagai pembantu Sekretaris Desa sesuai dengan 2bi.d'a»ng\r\nurusannya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada\r\nKepala Desa melalui Sekretaris Desa . .\r\nUraian tugas untuk jumlah 3 (tiga) urusan sebagaimana\r\ndimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, untuk masing-masing\r\nurusan adalah sebagai berikut :1\r\na. Urusan Pemerintahan :\r\n1. mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi data serta\r\nmelakukan pelayanan kepada masyarakat;\r\n2. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka\r\npembinaan wilayah termasuk rukun warga, rukun tetangga\r\ndan masyarakat; A\r\n3. melakukan adrninistrasi pelaksanaan dan pengawasan\r\nIerhadap penyelenggaraan pemilihan umum dan kegiatan\r\nsosial poiitik;\r\n4. menyelenggarakan administrasi kependudukan, monogra􀂿,\r\nkebutuhan kartu penduduk, Kartu Tanda Penduduk dan\r\npencatatan sipil;\r\n5. membantu tugas-tugas di bidang pertanahan;\r\n6. melakukan administrasi peraturan desa, peraturan Kepala\r\nDesa dan Keputusan Kepala Desa;\r\n\r\nPasal15\r\nKepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam\r\npenyelenggaraan pemerintahan desa di dalam wilayah keljanya sesuai\r\ndengan ketentuan yang berlaku .\r\n\r\nPasai17\r\nKepala Desa dan Perangkat Desa berhak menerima tunjangan dan\r\npenghasilan lainnya paling kurang sama dengan Upah Minimum\r\nRegional (UMR) Kabupaten.\r\n\r\nPasai19\r\nKepala Desa bertanggung jawab memimpin dan\r\nmengkoordinasikan serta memberikan bimbingan serta petunjuk\r\nbagi pelaksanaan tugas bawahannya. _\r\nSekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan wajib mengikuti,\r\nmematuhi petunjuk dan beitanggung jawab kepada Kepala Desa.\r\nSetiap laporan yang diterima Kepala Desa dari bawahannya wajib\r\ndiolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan\r\nlaporan Iebih ianjut dan memberikan petunjuk serta bahan\r\npembinaan kepada bawahannya. -\r\nDalam penyampaian laporan Kepala Desa kepada Camat,\r\ntembusan disampaikan kepada Iembaga-lembaga desa terkait\r\n\r\nPasal22\r\nPada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah\r\nKabupaten Pasir Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi\r\nPemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Nomor 12\r\nTa'\"un 2000) sebagaimanan teiah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nNomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupataen Pasir Tahun\r\n2003 Nomor 3),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\nPasai23\r\nPeraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggai diundangkan.\r\nAgar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan\r\npengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam\r\nLembaran Daerah Kabupaten Pasir. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2007. \n 19hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Nomor 12 Tahun 2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupataen Pasir Tahun 2003 Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di Kabupaten Pasir. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Ketentuan Substansial:

Organisasi Pemerintah Desa disusun berdasarkan pertimbangan kewenangan desa, karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan SDM, dan pengembangan kerja sama. Organisasi dan tata kerja ditetapkan dengan Peraturan Desa yang mengatur pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Pemerintah Desa. Penetapan Peraturan Desa dikonsultasikan kepada Bupati. Penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa dengan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga desa. Tugas Pemerintah Desa adalah menyelenggarakan urusan rumah tangga, urusan yang belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, serta tugas pembantuan. Fungsi Pemerintah Desa meliputi pelaksanaan urusan rumah tangga desa, tugas di bidang pembangunan dan kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat, pembinaan ketentraman dan ketertiban, serta tugas lain yang dilimpahkan.

Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun). Jumlah Kepala Urusan disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Dusun dibentuk sesuai kebutuhan desa dengan Keputusan Bupati.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dengan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa, menyusun dan mengajukan rancangan APBDesa, membina kehidupan masyarakat dan perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan, serta melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan. Kepala Desa berkewajiban memegang teguh Pancasila, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban, melaksanakan kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih, menjalin kerja sama, menaati peraturan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa, mendamaikan perselisihan, mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa, membina nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat, memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa, serta mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Kepala Desa wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan kepada masyarakat.

Sekretaris Desa berfungsi sebagai unsur staf yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa, bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta membantu pelayanan ketatausahaan Kepala Desa. Kepala Urusan adalah perangkat desa yang membantu Sekretaris Desa sesuai bidang urusannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Kepala Dusun membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kerjanya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF PASIR REGENCY
NUMBER 5 OF 2007
on
GUIDELINES FOR ORGANIZATION AND WORKING PROCEDURES
OF VILLAGE ADMINISTRATION
PASIR REGENCY

REGULATION OF PASIR REGENCY
NUMBER 5 OF 2007
on
GUIDELINES FOR ORGANIZATION AND WORKING PROCEDURES OF VILLAGE ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PASIR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that to implement the provisions of Article 13 of the Regulation Government Number 72 of 2005 on Villages (State Gazette Republic of Indonesia Number 158 of 2005, Supplement to the State Gazette Republic of Indonesia Number 4587) it is necessary to establish a Regulation Region on the Organizational Structure and Working Procedures of the Government Village. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Law Number 27 of 1959 on Stipulation Emergency Law Number 3 of 1953 on Formation of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette R

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d876ec0c-346b-4c31-9580-99b3009fa643","actionData","errors"]