[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d869ebdf-23b1-4821-aed6-505d18b3f72c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2009","number","11","year","2009","published_date","2009-12-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyertaan modal - bpd
2009
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD. 2009 (11): 13 Hlm.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban\r\nmodal disetor Pemerintah Provinsi Jawa Barat\r\npada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa\r\nBarat dan Banten, Tbk, perlu dilaksanakan\r\npenyertaan modal secara bertahap sesuai\r\nkemampuan keuangan Daerah;\r\nb. bahwa penyertaan modal Pemerintah Provinsi\r\nJawa Barat pada PT Bank Pembangunan\r\nDaerah Jawa Barat dan Banten, Tbk\r\nsebagaimana dimaksud pada huruf a,\r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi\r\nJawa Barat; \n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29\r\nTahun 2007; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali,\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2008; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1\r\nTahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13\r\nTahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat \r\nNomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009. \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, penyertaan modal daerah, pengendalian, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2009. \n 13 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Perseroan). Maksud dari penyertaan modal ini adalah untuk mempertahankan posisi Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dengan kepemilikan minimal 51% dari modal dasar Perseroan.

Tujuan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan permodalan Perseroan, memenuhi kewajiban modal disetor, mempertahankan posisi sebagai pemegang saham mayoritas, mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, meningkatkan kontribusi bagi pendapatan asli Daerah, dan meningkatkan penyaluran kredit kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah), dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% atau Rp. 2.040.000.000.000,- (dua triliun empat puluh miliar rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2007, telah disetor sebesar Rp. 718.498.683.463,79. Sisa penyertaan modal sebesar Rp. 1.321.501.316.536,21, yang sebagian dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun 2009 sebesar Rp. 209.000.000.000,00. Sisa kewajiban modal disetor setelah penyertaan ini adalah sebesar Rp. 1.112.501.316.536,21, yang akan dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Gubernur dan mengumumkan Laporan Keuangan setiap triwulan di surat kabar. Perseroan juga wajib melaporkan realisasi penggunaan penyertaan modal kepada Gubernur, yang kemudian akan memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaiannya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NO. 11
2009
SERIES. E

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER 11 YEAR 2009
CONCERNING
CAPITAL PARTICIPATION OF THE WEST JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT
IN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN
BANTEN, Tbk

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to fulfill the obligation of the West Java Provincial Government's paid-up capital in PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, it is necessary to implement capital participation in stages according to the Regional financial capacity;
that the capital participation of the West Java Provincial Government in PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk as referred to in letter a, is stipulated by a Regional Regulation of West Java Province;

In view of:

Law Number 11 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d869ebdf-23b1-4821-aed6-505d18b3f72c","actionData","errors"]