[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d86345c1-7558-4324-b541-827ffa170c06","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan Air Limbah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun No. 20 Tahun 2011","number","20","year","2011","published_date","2011-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Madiun","place_of_enactment","Madiun","theme","Izin Pembuangan Air Limbah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin-pembuangan-air-limbah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Pembuangan Air Limbah\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembuangan air limbah seiring dengan peningkatan kegiatan pembangunan dalam arti luas merupakan ancaman potensial bagi kesehatan dan kelestarian lingkungan sumbersumber air, dipandang perlu menata kegiatan pengendalian, pengawasan, dan penertibannya \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 16 Tahun 1950, UU No 8 Tahun 1981, UU No 7 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, PP No 49 Tahun 1982, PP No 27 Tahun 1999, PP No 82 Tahun 2001, PP No 38 Tahun 2011, KepmenLH No 52 Tahun 1995, KepmenLH No 58 Tahun 1995, PermenLH No 2 Tahun 2006, PermenLH No 14 Tahun 2008, permenLH No 15 Tahun 2008, PermenLH No 20 Tahun 2008, PermenLH No 11 Tahun 2009, PermenLH No 1 Tahun 2010, PermenLH No 5 Tahun 2010, Perda Prov Jatim No 2 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 5 Tahun 2008 \n izin pembuangan air limbah yang diberikan bagi kegiatan-kegiatan yang membuang air limbah ke air dan/atau sumber air \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 21 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan Air Limbah bertujuan untuk mengendalikan kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air agar pemanfaatannya berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup terlindungi.

Setiap usaha atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib memiliki izin yang didasarkan pada hasil kajian AMDAL atau UKL-UPL. Izin diberikan jika kualitas air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Jenis usaha atau kegiatan yang wajib memiliki izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Proses perizinan meliputi pengajuan, analisis, evaluasi, dan penetapan izin. Persyaratan administrasi mencakup formulir permohonan, izin usaha, dan dokumen AMDAL/UKL-UPL. Persyaratan teknis meliputi upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi, serta kajian dampak pembuangan air limbah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Izin diajukan kepada Walikota melalui Kepala KPPT dengan rekomendasi teknis dari Kantor Lingkungan Hidup. Masa berlaku izin adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah verifikasi administrasi dan teknis. Izin tidak berlaku jika masa berlakunya habis, dicabut karena pelanggaran, atau dibatalkan karena ketidakbenaran data.

Pemegang izin wajib mengelola air limbah agar tidak melampaui baku mutu, membuat saluran kedap air, memasang alat ukur debit, memeriksa kadar parameter baku mutu secara periodik, memisahkan saluran air limbah dengan air hujan, mencatat produk/bahan baku bulanan, dan menyampaikan laporan berkala kepada Walikota.

Pemegang izin dilarang melakukan pengenceran air limbah dan membuang air limbah di luar ketentuan izin. Walikota atau Kepala Kantor Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00.\n2. Setiap orang yang melakukan usaha tanpa izin pembuangan air limbah dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00.\n3. Pejabat yang tidak melakukan pengawasan sehingga terjadi pencemaran yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00.\n4. Setiap orang yang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MADIUN CITY
NUMBER 20 YEAR 2011
CONCERNING
WASTEWATER DISCHARGE PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

MAYOR OF MADIUN,

\n\n \n \n

Considering:

that water is a natural resource to fulfill the necessities of life for many people so it needs to be preserved, in order to remain beneficial for the life and livelihood of humans and other living creatures;
that in order to preserve the function of the environment, it is necessary to control efforts and/or activities that have the potential to cause pollution and/or environmental damage;
that the disposal of wastewater along with the increase in development activities in a broad sense is a potential threat to health and environmental sustainability of water resources, it is deemed necessary to manage control, supervision, and enforcement activities;
that based on the considerations as referred to in letter a,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d86345c1-7558-4324-b541-827ffa170c06","actionData","errors"]