[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d858cd92-2406-409a-af7f-6f57975c076d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018","number","30","year","2018","published_date","2018-01-02","effective_date","2018-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Keuangan daerah - pengelolaan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, LD.2018/No. 30
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 20 Tahun 2004; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 3 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun2017; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Klaten No 10 Tahun 2009; Perda Kab Klaten No 8 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada ayat (1), ayat (3), ayat (5) Pasal 8 dan menghapus ayat (4) Pasal 8, perubahan pada Pasal 9, perubahan pada ayat (2) Pasal 14, perubahan pada ayat (2) Pasal 22, perubahan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25, perubahan ayat (5) Pasal 27, perubahan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46, perubahan pada ayat (2) Pasal 55, perubahan pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 77 dan penyisipan ayat (2a) Pasal 77, eprubahan pada Pasal 82, perubahan ayat (1) Pasal 85, perubahan pada ayat (1) Pasal 91, perubahan ayat (3) Pasal 94, perubahan pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 95, perubahan pada Pasal 96, perubahan pada Pasal 97, perubahan pada Pasal 98, perubahan pada Pasal 111, perubahan pada Pasal 113 dan penambahan ayat (2) dan ayat (3), penghapusan Pasal 114, Pasal 115, perubahan pada Pasal 128, penghapusan Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 135. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018. \n Peraturan Daerah No 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah \n 25 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah karena peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.\n\nPerubahan meliputi:\n\n1. **Definisi:** Pembaruan dan penambahan definisi istilah-istilah penting dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti PPKD, BUD, SKPD, PPTK, Pengguna Anggaran, dan lain-lain.\n2. **PPKD dan Kuasa BUD:** Rincian tugas dan tanggung jawab PPKD selaku BUD serta penunjukan dan tugas Kuasa BUD.\n3. **Pelimpahan Tugas BUD:** Kewenangan BUD untuk melimpahkan tugas kepada pejabat lain di lingkungan SKPKD.\n4. **Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD:** Tugas dan larangan bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.\n5. **Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Rincian komponen lain-lain PAD yang sah.\n6. **Hibah:** Penjelasan mengenai hibah dan pelaksanaannya.\n7. **Belanja Daerah:** Klasifikasi belanja daerah menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.\n8. **APBD:** Prosedur jika DPRD tidak menetapkan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.\n9. **Penerimaan Daerah:** Ketentuan mengenai komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain sebagai pendapatan daerah.\n10. **Perubahan APBD:** Kondisi yang memungkinkan penyesuaian APBD dan prosedur dalam keadaan darurat.\n11. **Pejabat Pelaksanaan APBD:** Penetapan pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan APBD.\n12. **Penyetoran Penerimaan:** Tata cara penyetoran penerimaan pendapatan daerah.\n13. **Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah:** Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.\n14. **Akuntansi SKPD:** Penyelenggaraan akuntansi oleh Kepala SKPD.\n15. **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:** Komponen laporan keuangan yang disusun oleh PPKD.\n16. **Pemeriksaan Laporan Keuangan:** Penyampaian laporan keuangan kepada BPK dan tindak lanjutnya.\n17. **Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan BPK:** Kewajiban Bupati untuk menanggapi dan menyesuaikan laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.\n18. **Penyampaian Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD:** Batas waktu penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.\n19. **Investasi Jangka Pendek dan Panjang:** Definisi dan ketentuan mengenai investasi jangka pendek dan panjang.\n20. **Penyertaan Modal:** Ketentuan mengenai penganggaran dan perubahan peraturan daerah terkait penyertaan modal.\n21. **Penyelesaian Kerugian Daerah:** Kewajiban penyelesaian kerugian daerah.\n\nSelain itu, terdapat penghapusan beberapa pasal terkait investasi dan kerugian daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KLATEN
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 30 OF 2018
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 10 OF 2009 ON THE MAIN PRINCIPLES OF MANAGEMENT
OF REGIONAL FINANCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that the Regional Regulation of Klaten Regency Number 10 of 2009 concerning the Main Principles of Regional Finance Management is no longer in accordance with developments and laws and regulations, it is necessary to make changes;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments to the Regional Regulation of Klaten Regency Number 10 of 2009 concerning the Main Principles of Regional Finance Management;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d858cd92-2406-409a-af7f-6f57975c076d","actionData","errors"]