[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8528b27-5c19-4f0c-97a8-65fc9147ef2a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tim Perunding Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran)","short_title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2024","number","28","year","2024","published_date","2024-10-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b29923ee-d01e-49a8-bc99-057c35cf5b78","Kerja Sama Luar Negeri","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tim Perunding Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tim Perunding - Kerangka Ekonomi - Indo-Pasifik - Kemakmuran
2024
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 28, jdih.setkab.go.id: 8 hlm.
Keputusan Presiden (Keppres) TENTANG Tim Perunding Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran)
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan peran aktif Indonesia dalam perundingan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran), perlu membentuk Tim Perunding guna koordinasi secara terpadu dan komprehensif antar kementerian/lembaga. \n Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 37 Tahun 1999; dan UU Nomor 24 Tahun 2000. \n Keppres ini membentuk Tim Perunding Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran), yang selanjutnya disebut dengan Tim Perunding IPEF. Perundingan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran) terdiri atas pilar perdagangan, pilar rantai pasok, pilar ekonomi bersih; dan pilar ekonomi adil. Tim Perunding IPEF terdiri atas pengarah, tim perunding teknis, dan sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Perunding IPEF dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pihak swasta, pemerintah asing, pakar, dan pihak lain yang diperlukan. Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Tim Perunding IPEF bersumber dari: 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga; dan/atau 2) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024. \n Lampiran file: 8 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Keputusan Presiden ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan peran aktif Indonesia dalam perundingan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), yang merupakan kerangka ekonomi inklusif untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang terbuka, bebas, aman, dan berketahanan. Untuk itu, dibentuklah Tim Perunding IPEF yang bertugas melaksanakan perundingan berdasarkan kepentingan nasional, menganalisis substansi dan dampak perundingan, serta merumuskan posisi dan strategi perundingan secara terpadu dan terkoordinasi. Tim ini terdiri dari Pengarah, Tim Perunding Teknis, dan Sekretariat. Pengarah dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan terdiri dari beberapa menteri terkait serta pejabat tinggi lainnya. Tim Perunding Teknis bertugas menyusun posisi dan strategi perundingan, melaksanakan perundingan pada masing-masing pilar, dan menyusun laporan kepada Pengarah. Pendanaan kegiatan Tim Perunding IPEF bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DECISION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 28 OF 2024
CONCERNING
NEGOTIATING TEAM FOR THE INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY
(INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity is an inclusive economic framework to realize an open, free, secure, and resilient Indo-Pacific;
that in order to increase Indonesia's active role in the negotiations of the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, it is necessary to form a Negotiating Team for integrated and comprehensive coordination between ministries/institutions;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Presidential Decree regarding the Negotiating Team for the Indo-Pacific Economic Framework for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8528b27-5c19-4f0c-97a8-65fc9147ef2a","actionData","errors"]