[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d84fdf8f-24a1-4045-af33-1024967ce77d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang BANGUNAN GEDUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-01-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tangerang Selatan","place_of_enactment","Tangerang Selatan","theme","BANGUNAN GEDUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bangunan-gedung
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya dan bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus berlandaskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan penyelenggaraan bangunan gedung harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 \n Peraturan Daeerah ini mengatur tentang :\r\nBangunan gedung, dengan sistematika sebagai berikut :\r\n\r\n1.\tKetentuan umum\r\n2.\tFungsi dan klasifikasi bangunan gedung\r\n3.\tPersyaratan bangunan gedung\r\n4.\tPenyelenggaraan bangunan gedung\r\n5.\tTABG\r\n6.\tPeran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung\r\n7.\tPembinaan\r\n8.\tSanksi administratif\r\n9.\tPenyidikan\r\n10.\tKetentuan pidana\r\n11.\tKetentuan peralihan\r\n12.\tKetentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 139 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung agar tertib, sesuai fungsi, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Latar belakangnya adalah perlunya penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya serta berlandaskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Peraturan ini mengatur fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, persyaratan administratif (status hak atas tanah, kepemilikan bangunan, IMB), dan persyaratan teknis (tata bangunan dan lingkungan, keandalan bangunan). Persyaratan tata bangunan dan lingkungan meliputi peruntukan lokasi, intensitas bangunan, arsitektur, pengendalian dampak lingkungan, dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Persyaratan keandalan bangunan meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Selain itu, diatur pula peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung serta pembinaan oleh pemerintah daerah.","transitional_provisions","1. Dalam hal bangunan gedung yang sudah memiliki IMB namun tidak sesuai dan/atau tidak memenuhi persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan gedung sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini, maka bangunan gedung tersebut perlu dilakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap, yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.\n2. Dalam hal bangunan gedung yang sudah memiliki IMB namun tidak memiliki SLF, secara bertahap perlu mengajukan permohonan SLF yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.\n3. Pemberlakuan IMB dan SLF bangunan gedung dinyatakan sejak diberlakukannya peraturan ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian pekerjaan, pembekuan atau pencabutan IMB/SLF, dan perintah pembongkaran.\n3. Selain sanksi administratif, dapat dikenakan denda maksimal 10% dari nilai bangunan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER 5 OF 2013
CONCERNING
BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SOUTH TANGERANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the building management must be carried out in an orderly manner, in accordance with its function, and meet the administrative and technical requirements of the building in order to ensure the safety of occupants and the environment;
that the building management must be based on the Regional Spatial Plan;
that the building management must be able to provide security and comfort for the environment;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of South Tangerang City concerning Buildings;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 1997

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d84fdf8f-24a1-4045-af33-1024967ce77d","actionData","errors"]