[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d84b0935-8617-4c94-ba9b-46aba6900abd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015","number","5","year","2015","published_date","2015-05-11","effective_date","2015-05-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2015/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan\r\njalan mempunyai peran strategis dalam mendukung\r\npembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan\r\nkesejahteraan masyarakat di Kabupaten Semarang;\r\nb. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan\r\njalan merupakan bagian dari sistem transportasi\r\nnasional dan regional sehingga harus dikembangkan\r\npotensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,\r\nkeselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas\r\ndan angkutan jalan guna mendorong dan\r\nmendukung pembangunan ekonomi dan\r\npengembangan wilayah Kabupaten Semarang;\r\nc. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 6 ayat (4)\r\nUndang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu\r\nLintas dan Angkutan Jalan pada intinya menyatakan\r\nbahwa penetapan sasaran, arah kebijakan dan\r\npengawasan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah\r\nmerupakan urusan daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992;Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013;Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8\r\nTahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012; sebagimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2014 \n Peraturan tersebut mengatur Keetntuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ; Jaringan LLAJ; Ruang Lalu Lintas; Perlengkapan Jalan; APILL; Terminal; Fasilitas Parkir Umum; Fasilitas Pendukung; Kendaraan; Lalu Lintas; Andalalin; Angkutan Orang dan/atau Barang; Keselamatan LLAJ; Pengujian Kendaraan Bermotor; Perpotongan Jalur Kereta Api dengan Jalan; Forum LLAJ; Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi; Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi; Peran Serta Masyarakat; Penindakan Pelanggaran LLAJ; Pemindahan Kendaraan; Dampak Lingkungan LLAJ; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Keetntuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2015. \n Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2004;Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2013 \n 184 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Semarang. Maksud dari peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan LLAJ berdasarkan asas transparan, akuntabel, berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat, efisien dan efektif, seimbang, terpadu, dan mandiri. Tujuan penyelenggaraan LLAJ adalah untuk mewujudkan pelayanan LLAJ yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa, serta mewujudkan terlaksananya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, pengembangan jaringan LLAJ untuk menghubungkan semua wilayah, pengaturan ruang lalu lintas termasuk kelas jalan dan batas kecepatan, serta pemasangan iklan atau media informasi pada jaringan jalan. Peraturan ini juga mengatur perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, dan alat penerangan jalan, serta fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat. Selain itu, diatur pula mengenai terminal penumpang dan barang, fasilitas parkir umum, pelaksanaan ANDALALIN, angkutan orang dan/atau barang, keselamatan LLAJ, pengujian kendaraan bermotor, perpotongan jalur kereta api dengan jalan, forum LLAJ, dan sumber daya manusia di bidang transportasi.

\r\n\r\n

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta mengatur perizinan angkutan dan tarif penumpang. Selain itu, diatur pula mengenai subsidi angkutan penumpang umum, wajib angkut, sistem manajemen keselamatan, sistem manajemen perizinan angkutan, asuransi, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92,97,99],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2002","link","",{"_93":98,"_95":96},"Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2004",{"_93":100,"_95":96},"Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2013","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SEMARANG
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 5 OF 2015
CONCERNING
ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

Considering:

that the management of road traffic and transport has a strategic role in supporting development as part of efforts to promote the welfare of the community in Semarang Regency;
that the management of road traffic and transport is part of the national and regional transportation system so that its potential and role must be developed to realize road traffic and transport security, safety, orderliness and smoothness in order to encourage and support economic development and regional development of Semarang Regency;
that according to the provisions in Article 6 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport, in essence, it states that the determination of targets, policy directions and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d84b0935-8617-4c94-ba9b-46aba6900abd","actionData","errors"]