[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d846de8f-bb51-40b3-bdab-9b22c650a429","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","2018-03-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2018/NO.7, TLD NO.7, LL PROV.KALBAR: 48 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mencerdeskankan kehidupan bangsa penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus harus dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang religius, berkualitas, berbudaya dan kompetitif;\r\n\r\n \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 25 Tahun 1956, UU No.23 Tahun 2002, UU No.20 Tahun 2003, UU No.14 Tahun 2005, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2004, PP No.19 Tahun 2005, PP No.47 Tahun 2008, PP No.48 Tahun 2008, PP No.74 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, Perpres No.87 Tahun 2017. \r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan Pendidikan; Kurikulum; Guru dan Tenaga Kependidikan; Pendirian dan Penutupan Satuan Pendidikan; Peran Serta Masyarakat; Biaya Pendidikan; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018. \n Peraturan Daerah ini memiliki 36 haalaman dan 12 halaman penjelasan; \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Khusus di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Khusus di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kalimantan Barat. Latar belakangnya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan mutu pendidikan, dan mengurangi kesenjangan mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan kompetitif.

Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, termasuk penerbitan izin pendirian, penetapan kurikulum muatan lokal, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembinaan bahasa dan sastra. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan, yang mencakup perencanaan pendidikan, penyusunan kurikulum muatan lokal, peningkatan partisipasi pendidikan, sistem informasi pendidikan, pengawasan pendidikan, dan penjaminan mutu dan akreditasi.

Peraturan ini juga mengatur tentang akses pendidikan, kurikulum muatan lokal, sarana dan prasarana, pembinaan bakat, sistem informasi, pengawasan, penjaminan mutu dan akreditasi, pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan, kurikulum, peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, pendirian dan penutupan satuan pendidikan, peran serta masyarakat, dan biaya pendidikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF WEST KALIMANTAN PROVINCE

NUMBER 7 OF 2018

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d846de8f-bb51-40b3-bdab-9b22c650a429","actionData","errors"]