[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8453318-de67-4199-a9ea-41f852adad12","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":81,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyediaan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Program dan Kegiatan Transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2008","number","3","year","2008","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Penyediaan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Program dan Kegiatan Transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyediaan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Program dan Kegiatan Transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2008/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyediaan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Program dan Kegiatan Transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:	\n \n a. bahw a Pemerintah Provinsi Daerah Istimew a Yogyakarta dan \r\nPemerintah Kota Yogyakarta telah mengadakan Perjanjian Pinjam \r\nPakai Bus Milik Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 20 (dua puluh) \r\nunit yang digunakan sebagai bus angkutan umum Trans-Jogja di \r\nwilayah Perkotaan Provinsi Daerah Istimew a Yogyakarta; \r\nb. bahw a pada saat berakhirnya perjanjian, Pemerintah Provinsi Daerah \r\nIstimew a Yogyakarta berkew ajiban menyerahkan kembali obyek \r\nperjanjian kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam keadaan \r\nteraw at baik dan memberikan jaminan berupa bantuan program \r\nperemajaan obyek perjanjian sesuai dengan unsur ekonomis selama 7 \r\n(tujuh) tahun; \r\nc. bahw a untuk memenuhi jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf b, \r\ndiperlukan sejumlah dana yang dilaksanakan secara bertahap; \r\nd. bahw a berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun \r\n2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 63 \r\nparagraf 2 Dana Cadangan, Pemerintah dapat membentuk dana \r\ncadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak \r\ndapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran; \r\ne. bahw a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam \r\nhuruf a, b c dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi \r\nDaerah Istimew a Yogyakarta tentang Penyediaan Dana Cadangan \r\nDaerah Untuk Membiayai Program dan Kegiatan Transportasi di \r\nDaerah Istimew a Yogyakarta; \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun \r\n2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimew a Yogyakarta Nomor 4 \r\nTahun 2007; \n Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tujuan; Jumlah dan Sumber Dana Cadangan Daerah; Jenis KEgiatan yang Dibiayai dan Jadual Penyediaan Dana Cadangan Daerah; Penatausahaan Dana Cadangan Daerah; Ketentuan Lain-lain; KEtentuan PEnutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 5 HLM; Penjelasan: 3 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyediakan dana cadangan daerah untuk membiayai program dan kegiatan transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar belakangnya adalah perjanjian pinjam pakai bus antara Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta, di mana Pemprov DIY berkewajiban mengembalikan bus dalam keadaan baik dan memberikan jaminan peremajaan selama 7 tahun.

Dana cadangan ini dialokasikan secara bertahap selama 7 tahun (2008-2014) untuk memenuhi program peremajaan 20 bus angkutan perkotaan. Sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah dana cadangan yang dibentuk adalah Rp. 2.129.329.642,- per tahun, yang bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD pada Kelompok Penerimaan PAD.

Dana cadangan digunakan untuk pengadaan 20 unit bus. Pengisian dana cadangan setiap tahun dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Objek Transfer ke Dana Cadangan. Penggunaan dana cadangan dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Objek Transfer dari Dana Cadangan, serta Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Dana ini tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan, dan dapat digunakan jika sudah memenuhi jangka waktu yang telah ditetapkan. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan, dana cadangan dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah. Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD. Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.

","transitional_provisions","1. Dalam hal penyediaan Dana Cadangan di tahun ketujuh tidak mencukupi dalam rangka peremajaan 20 (dua puluh) bus, disediakan dana melalui APBD.\n2. Dalam hal penyediaan Dana Cadangan di tahun ketujuh lebih dari yang dibutuhkan dalam rangka peremajaan 20 (dua puluh) bus, sisa lebih disetor ke Kas Daerah.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION PROVINCE
NUMBER 3 OF 2008
CONCERNING
PROVISION OF REGIONAL RESERVE FUNDS TO FINANCE PROGRAMS AND
TRANSPORTATION ACTIVITIES IN THE YOGYAKARTA SPECIAL REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\nGOVERNOR OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION,\n\n \n \n

Considering:

that the Government of the Special Region of Yogyakarta Province and the Government of the City of Yogyakarta have entered into a Loan Agreement for the Use of 20 (twenty) units of Buses Owned by the Government of the City of Yogyakarta which are used as Trans-Jogja public transportation buses in the Urban area of the Special Region of Yogyakarta Province;
that upon termination of the agreement, the Government of the Special Region of Yogyakarta Province is obliged to return the object of the agreement to the Government of the City of Yogyakarta in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8453318-de67-4199-a9ea-41f852adad12","actionData","errors"]