[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d842bb24-e029-4c6c-814c-6854a65b4255","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Badan Tenaga Nuklir Nasional","short_title","Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 13 Tahun 2014","number","13","year","2014","published_date","2014-11-03","effective_date","2014-11-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","7a51ea8e-a2d3-4821-8c4d-a7a1fd27b1fc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional","short_name","Perka Batan","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Badan Tenaga Nuklir Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Badan Tenaga Nuklir Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional NO. 13, BN 2014/No. 1787; https://jdih.batan.go.id/ : 6 hlm.
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional TENTANG Pedoman Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Badan Tenaga Nuklir Nasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala BATAN Nomor 80/KA/III/2011 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini menetapkan pedoman untuk penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan BATAN.

Latar Belakang dan Tujuan:

Reformasi birokrasi yang dimulai sejak tahun 1999 belum menunjukkan perubahan signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. BATAN terpanggil untuk mewujudkan hal tersebut dengan menetapkan WBK pada unit kerja. Pedoman ini bertujuan memberikan acuan bagi pimpinan unit kerja, unit penggerak integritas, tim penilai internal, dan stakeholder terkait dalam membangun Zona Integritas (ZI) untuk mewujudkan WBK dan WBBM di BATAN, serta memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun ZI.

Ketentuan Substansial:

Ruang lingkup pedoman ini meliputi seleksi unit kerja, penilaian, penetapan dan pencabutan predikat WBK dan WBBM, pembinaan, monitoring, dan pelaporan pelaksanaan penetapan WBK dan WBBM pada unit kerja di BATAN. Proses pembangunan ZI dilaksanakan melalui penerapan program pencegahan korupsi yang terdiri atas 20 kegiatan konkrit, yang keberhasilannya diukur melalui indikator proses dari kegiatan-kegiatan tersebut. Inspektorat BATAN berperan sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) yang bertugas memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Tim Penilai Internal (TPI) dibentuk oleh Kepala BATAN untuk membantu menggerakkan, mengarahkan, melakukan penilaian, dan menetapkan WBK, serta memfasilitasi upaya pengusulan WBBM ke Kementerian PAN dan RB.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Perka Batan No. 080/KA/III/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi di Badan Tenaga Nuklir Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/184421/perka-batan-no-080kaiii2011-tahun-2011","4059abe8-6e6e-4e2d-9371-65796a375357","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE HEAD OF THE NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY
NUMBER 13 OF 2014
CONCERNING
GUIDELINES FOR DETERMINING AREAS FREE FROM CORRUPTION AND
AREAS OF CLEAN AND SERVING BUREAUCRACY
WITHIN THE NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE HEAD OF THE NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY,

Considering:

That Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment
and Bureaucratic Reform Number 60 of
2012 concerning Guidelines for the Development of Integrity Zones
Towards Areas Free from Corruption and Serving in the
Environment of Ministries/Institutions and Regional Governments has been established;
that the provisions regarding Areas Free from Corruption
have been included in the Regulation of the Head of the National Nuclear Energy
Agency Number 80/KA/III/2011 concerning Guidelines
for Determining Areas Free from Corruption at the National Nuclear
Energy Agency;
that the provisions in the Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d842bb24-e029-4c6c-814c-6854a65b4255","actionData","errors"]