[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d83e0d3d-1207-41b6-a6b0-4098ed105d03","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Penyedotan Kakus","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 3 Tahun 2010","number","3","year","2010","published_date","2010-05-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sibolga","place_of_enactment","Sibolga","theme","Retribusi Penyedotan Kakus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi - Penyedotan - Kakus
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2010/ No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penyedotan Kakus
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi, baik ditinjau dari perkembangan perekonomian pada saat ini maupun dasar hukum pembentukannya, sehingga perlu diadakan perubahan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. \n Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI, GOLONGAN RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR, DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF, WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN, SANKSI ADMINISTRASI, TATA CARA PEMBAYARAN, TATA CARA PENAGIHAN, KADALUWARSA, TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSJ YANG KADALUARS, PENGAWASAN, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2010. \n 9 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2000.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2010 mengatur tentang Retribusi Penyedotan Kakus. Latar belakang penerbitan peraturan ini adalah karena Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 21 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan Nomor 14 Tahun 2000) sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan dasar hukumnya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyediakan dasar hukum yang baru terkait retribusi penyedotan kakus.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi:** Retribusi dipungut dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas jasa penyedotan kakus, kecuali rumah ibadah.\n2. **Golongan Retribusi:** Retribusi Penyedotan Kakus termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.\n3. **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa:** Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kegiatan/volume penyedotan, dan jarak tempuh kegiatan di luar Kota Sibolga.\n4. **Prinsip Penetapan Tarif:** Penetapan retribusi didasarkan sebagai pengganti biaya penyedotan, pembuangan, dan perawatan.\n5. **Kadaluwarsa:** Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah 3 tahun sejak terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Kadaluwarsa penagihan tertangguh jika diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi.\n6. **Penghapusan Piutang:** Piutang retribusi yang kadaluwarsa dan tidak mungkin ditagih dapat dihapus dengan Keputusan Walikota.\n7. **Pengawasan:** Pengawasan dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.\n8. **Penyidikan:** Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang untuk melakukan penyidikan di bidang Retribusi Daerah sesuai KUHAP.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SIBOLGA CITY
NUMBER 3 OF 2010
on
LOCAL FEE FOR SEPTIC TANK EMPTYING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SIBOLGA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that the Regional Regulation of Sibolga Municipality, Level II Region Number 21 of 1998 concerning the Local Fee for Septic Tank Emptying as amended by the Regional Regulation of Sibolga City Number 14 of 2000 is no longer appropriate, both in terms of current economic developments and the legal basis for its formation, so it is necessary to make changes by issuing a new Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Local Fee for Septic Tank Emptying;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 8 Drt. of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Large Cities

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d83e0d3d-1207-41b6-a6b0-4098ed105d03","actionData","errors"]