[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8371099-c38a-41c4-89c1-22b84cc98b63","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 1998","number","10","year","1998","published_date","1998-08-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nias","place_of_enactment","Gido","theme","Retribusi Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1998
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.1999/ No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1998. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Izin Tempat Usaha di Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 10 Tahun 1998 mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan Retribusi Tempat Usaha dan Izin Gangguan (HO) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nias dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, serta untuk menjaga kepentingan umum atas dampak gangguan kegiatan usaha melalui pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**: Retribusi Izin Gangguan dipungut atas pelayanan pemberian Izin Gangguan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Izin Gangguan, dan mereka menjadi Wajib Retribusi.\n2. **Golongan Retribusi**: Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu yang merupakan dana atas kegiatan pemerintah daerah dalam melakukan pemeliharaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melindungi kepentingan umum, menjaga kelestarian lingkungan, dan menjaga kestabilan keberadaan usaha/perusahaan.\n3. **Perizinan**: Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Kepala Daerah. Perusahaan industri di dalam kawasan industri dan perusahaan industri yang wajib AMDAL tidak wajib memiliki Izin Gangguan. Perusahaan pengelola kawasan industri dan di luar kawasan industri yang tidak wajib AMDAL wajib memiliki izin gangguan dari Kepala Daerah.\n4. **Ketentuan Retribusi**: Untuk setiap pemberian izin Gangguan maupun pendaftaran ulang izin dikenakan Retribusi. Besarnya Retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus yang mempertimbangkan Tarif Lingkungan, Indeks Gangguan, dan Luas Ruang Tempat Usaha.","transitional_provisions","1. Izin Undang-Undang Gangguan (HO) yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan didaftar ulang berdasarkan ketentuan pendaftaran ulang dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang dan izinnya dapat dicabut.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
REGENCY OF LEVEL II REGION NIAS

NUMBER: 2 YEAR 1999 SERIES: B NUMBER: 1

REGIONAL REGULATION OF REGENCY OF LEVEL
II REGION NIAS
NUMBER 10 YEAR 1998
TENTANG
DISTURBANCE PERMIT RETRIBUTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT, HEAD OF LEVEL II REGION NIAS

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that with the enactment of Government Regulation Number 20 of 1997 on Regional Retribution as the implementation of Law Number 18 of 1997 on Regional Tax and Regional Retribution, the Retribution for Business Premises and Disturbance Permit (HO) in the Regency of Level II Region Nias needs to be adjusted.
that in order to maintain the public interest on the impact of disturbances from a business activity, the Regional Government deems it necessary to carry out guidance, regulation, control and supervision.
that in order to implement the adjustments as intended above, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8371099-c38a-41c4-89c1-22b84cc98b63","actionData","errors"]