[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d831cd4c-1dd6-47c9-a028-41779e03eb78","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 1","short_title","Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 3","number","3","year","2023","published_date","2023-02-20","effective_date","2023-04-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8c10750c-beae-4e95-88a9-2e512f474d5c","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara","short_name","Perka OIKN","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6be45f00-69f0-431b-a1b7-465686617b78","Ibu Kota Nusantara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Otorita Ibu kota Nusantara","place_of_enactment","","theme","Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 1","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

AGRARIA – PERTANAHAN – TATA RUANG
2023
Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara NO. 3, BN 2023 (301) / 172 hlm
Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara TENTANG Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 1
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 1. \n Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022, dan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022. \n Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara (WP IKN) Timur 1 meliputi tujuan penataan WP IKN Timur 1, rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, ketentuan Pemanfatan Ruang, dan Peraturan Zonasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023. \n 172 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Ibu Kota Nusantara (IKN) Timur 1. RDTR ini bertujuan untuk mewujudkan WP IKN Timur 1 sebagai kawasan pengembangan pariwisata perkotaan yang mendukung perwujudan kawasan ibukota negara sebagai simbol identitas bangsa Indonesia, modern, produktif, dan berkelanjutan.

Rencana Struktur Ruang:

Rencana pengembangan pusat pelayanan yang terdiri dari Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
Rencana jaringan transportasi yang meliputi jalan umum (arteri primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal primer, lokal sekunder, dan lingkungan sekunder), terminal penumpang, jembatan timbang, jembatan, halte, jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaan, serta stasiun kereta api.
Rencana jaringan energi yang mencakup infrastruktur minyak dan gas bumi, jaringan penyalur gas bumi, infrastruktur pembangkitan listrik, jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik, serta gardu listrik.
Rencana jaringan telekomunikasi yang terdiri dari jaringan tetap (serat optik dan sentral telepon otomat) dan jaringan bergerak seluler (menara BTS).
Rencana jaringan sumber daya air yang meliputi sistem jaringan irigasi dan bangunan sumber daya air.
Rencana jaringan air minum berupa jaringan perpipaan yang terdiri dari unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi.
Rencana pengelolaan air limbah dan limbah B3 yang meliputi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dan sistem pengelolaan limbah B3.
Rencana jaringan persampahan yang terdiri dari tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle dan tempat pengolahan sampah terpadu.
Rencana jaringan drainase yang terdiri dari jaringan drainase primer, sekunder, tersier, dan bangunan tampungan (polder).
Rencana jaringan prasarana lainnya yang meliputi tempat dan jalur evakuasi bencana, jalur sepeda, dan jaringan pejalan kaki.

Rencana Pola Ruang:

Zona Lindung: Zona Perlindungan Setempat, Zona Ruang Terbuka Hijau, Zona Ekosistem Mangrove, dan Zona Badan Air.
Zona Budi Daya: Zona Pertanian, Zona Pembangkitan Tenaga Listrik, Zona Kawasan Peruntukan Industri, Zona Pariwisata, Zona Perumahan, Zona Sarana Pelayanan Umum, Zona Campuran, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perkantoran, Zona Peruntukan Lainnya, Zona Transportasi, Zona Pertahanan dan Keamanan, dan Zona Badan Jalan.

Ketentuan Pemanfaatan Ruang meliputi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan program prioritas pemanfaatan ruang.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:\na. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan di Wilayah Ibu Kota Nusantara, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;\nb. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, dengan ketentuan:\n1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan\n2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya:\na. dilakukan penyesuaian izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan\nb. dalam hal tidak dimungkinkan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan atau pemegang izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tidak ingin melanjutkan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Kepala ini, hak atas tanah dan/atau izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oleh Otorita IKN dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan hak atas tanah dan/atau izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\nc. Pemanfaatan Ruang di WP IKN Timur 1 yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:\n1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan\n2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR.\nDalam hal RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini belum terintegrasi dalam Sistem OSS, Otorita IKN menerbitkan persetujuan KKPR berdasarkan Peraturan Kepala ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE HEAD OF THE NUSANTARA CAPITAL CITY AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 3 OF 2023

ABOUT

DETAILED SPATIAL PLAN FOR THE PLANNING AREA
NUSANTARA EAST CAPITAL CITY 1

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NUSANTARA CAPITAL CITY AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 15 paragraph (4) of Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital, it is necessary to stipulate a Regulation of the Head of the Nusantara Capital City Authority concerning the Detailed Spatial Plan for the Planning Area of the Nusantara East Capital City 1;
In view of:	Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 68, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4725); Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital (State Gazette of the Republic of Indonesia of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d831cd4c-1dd6-47c9-a028-41779e03eb78","actionData","errors"]