[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d82995da-7b81-4ee9-8375-18b5c8867195","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_112":113,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karang Asem Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-04-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karang Asem","place_of_enactment","Amlapura","theme","Penanggulangan Kemiskinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN-KEMISKINAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan\r\nmewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana\r\ndiamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepubiik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya nyata\r\ndalam penaggulangan kemiskinan;\r\nb. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat\r\nmultidimensi dan multisektor dengan berbagai karakteristik\r\nyang hams segera diatasi untuk mempertahankan dan\r\nmengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat,\r\ndan upaya penganggulangan kemiskinan harus dilakukan\r\nsecara optimal, efektif, efisien, terprogram, terpadu, dan\r\nberkelanjutan;\r\nc. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun\r\n2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden\r\nNomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nPresiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan\r\nPenaggulangan Kemiskinan, upaya penanggulangan\r\nkemiskinan dapat dilakukan secara optimal, efektif, efisien,\r\nterprogram, terpadu, dan berkelanjutan memerlukan\r\nlangkah penanganan melalui keterpaduan program antara\r\nPemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga dan dunia usaha\r\nserta melibatkan partisipasi masyarakat;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. \n 1, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah\r\nDaerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan\r\nNusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 1655);\r\n3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nJaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4456);\r\n4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang\r\nKesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4967);\r\n5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 •tentang\r\nPenanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5235);\r\n6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor\r\n7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5495);\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ndiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5679);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang\r\nPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);\r\n9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang\r\nPercepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun\r\n2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15\r\nTahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan\r\nKemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2015 Nomor 199). \n Ketentuan Umum, Asas Tujuan, Sasaran Dan Ruang Lingkup, Hak Dan Tanggung Jawab Penduduk Miskin, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Masyarakat Pelaku Dunia Usaha Dan Pelaku Lembaga Pendidikan Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Kelembagaan, Kriteria Pendapatan Dan Data, Kebijakan Prioritas Strategi Dan Program, Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Monitoring Dan Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019. \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Latar belakangnya adalah bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas penduduk miskin, memperkuat peran mereka dalam pengambilan keputusan publik, mewujudkan kondisi ekonomi dan sosial yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang luas, memberikan rasa aman, dan menurunkan jumlah penduduk miskin.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak dan tanggung jawab penduduk miskin.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam penanggulangan kemiskinan.
Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
Kriteria dan pendataan penduduk miskin.
Kebijakan, prioritas, strategi, dan program penanggulangan kemiskinan.
Koordinasi penanggulangan kemiskinan.
Pengaduan masyarakat terkait program penanggulangan kemiskinan.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

Prioritas penanggulangan kemiskinan meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, penurunan angka kematian ibu dan anak, penurunan kasus gizi buruk, peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan, pendidikan murah, pinjaman modal usaha lunak, pembangunan sarana dan prasarana desa, penanganan rumah tidak layak huni, peningkatan kesadaran hukum, dan peningkatan kemampuan SDM.

Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran warga miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan, mengembangkan usaha mikro dan kecil, memberdayakan warga miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program.

Program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi program berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lainnya yang mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[107],{"_108":109,"_110":111,"_36":33},"text","PERDA Kab. Karang Asem No. 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/147894/perda-kab-karang-asem-no-1-tahun-2019","established_by",[114],{"_108":109,"_110":111,"_36":33},"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARANGASEM
THE PROVINCE OF BALI

REGIONAL REGULATION OF KARANGASEM REGENCY
NUMBER 1 OF 2019
ON
POVERTY REDUCTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGASEM,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to alleviate poverty and realize the welfare of the community as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, real efforts are needed in poverty reduction;
that poverty is a multidimensional and multi-sectoral problem with various characteristics that must be addressed immediately to maintain and develop a dignified human life, and poverty reduction efforts must be carried out optimally, effectively, efficiently, in a programmed, integrated, and sustainable manner;
that based on Presidential Regulation Number 15 of 2010 on the Acceleration of Poverty Reduction as amended by Presidential Regulation Number 96 of 2015 on Amendments to Presidential

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d82995da-7b81-4ee9-8375-18b5c8867195","actionData","errors"]