[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d828361b-eb6d-4181-8665-e1b00971b526","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-06-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN-PEMBINAAN-PASAR TRADISIONAL-PUSAT PERBELANJAAN-TOKO MODERN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa pemberdayaan pasar tradisional merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing ekonomi kerakyatan dalam membangun perekonomian\r\nyang berasaskan kekeluargaan untuk kesejahteraan seluruh rakyat; bahwa pasar tradisional perlu dilakukan penataan, pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan di tengah maraknya pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga dapat berkembang secara serasi di tengah pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern; bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan pertumbuhan antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko\r\nmodern, diperlukan usaha penataan dan pembinaan agar tercipta persaingan yang sehat, saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat dengan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pemalang dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011. \n Peraturan daerah ini memuat tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, klasifikasi pasar, penataan dan perlindungan pasar tradisional, penataan dan perlindungan pusat perbelanjaan, penataan dan perlindungan toko modern, waralaba untu, jenis usaha toko modern, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, perizinan, kemitraan usaha, kewajiban dan larangan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penyidikan, sanksi administrasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2013. \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Pemalang masih tetap berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2013 bertujuan untuk menata dan membina pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern agar berkembang secara serasi, bersaing sehat, dan saling menguntungkan, serta memberdayakan pasar tradisional agar lebih maju dan mandiri. Kebijakan ini memberikan perlindungan kepada pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, serta menjamin kemitraan yang adil antara pelaku usaha. Tujuannya adalah mewujudkan sinergi yang saling menguntungkan antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional, serta menciptakan kesesuaian lingkungan berdasarkan rencana tata ruang wilayah daerah.

\n\n

Peraturan ini mengatur klasifikasi pasar tradisional (Pasar Tradisional Kabupaten, Pasar Lingkungan, Pasar Desa, dan Pasar Khusus), pusat perbelanjaan (yang dikelola pemerintah daerah, swasta, atau kerjasama pemerintah daerah dan swasta), dan toko modern (Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, dan Perkulakan) berdasarkan luas lantai penjualan dan jenis barang yang dijual. Pendirian pasar tradisional harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, menyediakan areal parkir, dan fasilitas yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Pusat perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan harus menyediakan fasilitas yang memadai. Toko modern juga diatur lokasinya berdasarkan jenisnya, dengan minimarket diperbolehkan berada di jaringan jalan lingkungan dengan jarak tertentu dari pasar tradisional.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha, termasuk kewajiban menyediakan tempat usaha mikro kecil dengan harga terjangkau, menjalin kemitraan, menaati ketentuan perizinan dan perpajakan, serta larangan melakukan monopoli, menimbun barang, menjual barang kadaluwarsa, dan mengubah sarana tempat usaha tanpa izin.

","transitional_provisions","1. Izin Pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUP2T berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin Usaha yang dimiliki oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUPP dan/atau IUTM berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki Izin Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n4. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki Izin Usaha dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n5. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n6. Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Minimarket, Hypermarket, Department Store, Supermarket, Perkulakan dan Pengelola Jaringan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 dapat dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi meliputi teguran tertulis (maksimal 3 kali), pembekuan/penutupan sementara kegiatan usaha (maksimal 2 bulan), dan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PEMALANG
REGIONAL REGULATION OF PEMALANG REGENCY
NUMBER 4 OF 2013
CONCERNING
STRUCTURING AND DEVELOPMENT OF TRADITIONAL MARKETS,
SHOPPING CENTERS AND MODERN STORES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PEMALANG,

\n\n \n \n

Considering :

that empowering traditional markets is a strategic effort to improve the ability and competitiveness of the people's economy in building an economy based on kinship for the welfare of all people;
that traditional markets need to be structured, developed, empowered and protected amidst the rise of shopping centers and modern stores so that they can develop harmoniously amidst the growth of shopping centers and modern stores;
that in order to maintain a balance of growth between traditional markets, shopping centers and modern stores, structuring and development efforts are needed to create healthy competition, mutual need, mutual benefit

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d828361b-eb6d-4181-8665-e1b00971b526","actionData","errors"]