[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d8227b60-621c-4d3c-9cbf-436e5b317991","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun No. 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","2012-07-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Madiun","place_of_enactment","Madiun","theme","Penatausahaan Hasil Hutan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hasil-hutan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kota Madiun Tahun 2012 No 2 TLD No 22 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penatausahaan Hasil Hutan\r\n
ABSTRAK:	\n \n dalam rangka upaya pengendalian terhadap peredaran \r\nkayu rakyat di Kota Madiun khususnya peredaran kayu hasil hutan yang berasal dari hasil hutan hak dan hutan negara perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan perizinannya \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 16 Tahun 1950, UU No 8 Tahun 1981, UU No 41 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011, PP No 49 Tahun 1982, PP No 45 Tahun 2004, PP No 6 Tahun 2007, Kepmenhut No 6884 Tahun 2002, Permenhut No P.26 Tahun 2005, Permenhut No P.55 Tahun 2006, Permenhut No P.35 Tahun 2008, Permenhut No P.17 Tahun 2009, Permenhut No P.24 Tahun 2009, Permendagri No 53 Tahun 2011, Permenhut No P.30 Tahun 2012, Perda Prov. Jatim No 4 Tahun 2003, Perda Prov. Jatim No 12 Tahun 2007, Perda Kota Madiun No 2 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 4 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 5 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 2 Tahun 2009 \n Penatausahaan hasil hutan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 23 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan, sehingga penatausahaan hasil hutan berjalan tertib dan lancar, serta kelestarian hutan, pendapatan negara, dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal dapat tercapai.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak memerlukan izin penebangan/pemungutan, asalkan dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah yang sah.
Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan penebangan pohon di tanah hak dan/atau pengangkutan hasil hutan pada hutan hak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
Setiap perorangan atau badan usaha yang akan mengangkut kayu bulat dari kawasan hutan hak milik di daerah wajib dilengkapi surat keterangan tanda legalitas dari pejabat yang berwenang.
Setiap perorangan atau badan usaha yang melakukan penebangan pohon pada hutan hak dan/atau lahan masyarakat wajib melakukan penanaman kembali, kecuali bagi lahan yang dialihfungsikan.
Jenis Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) terdiri dari industri penggergajian kayu, industri serpih kayu (wood chip), industri vinir (veneer), industri kayu lapis (plywood), dan laminated veneer lumber (LVL). Setiap IUIPHHK wajib memiliki izin dari Walikota dan/atau Gubernur.
Pemegang IUIPHHK wajib mengajukan izin perluasan apabila perluasan produksi melebihi 30% dari kapasitas izin produksi yang diberikan.
Pemegang IUIPHHK mempunyai kewajiban menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki, mengajukan izin perluasan jika diperlukan, menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun, serta menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 15 huruf c, d, e, f, h, i dan Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan dan melengkapi administrasi.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 15 huruf a, b, g, Pasal 16 dan Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MADIUN

COPY

REGIONAL REGULATION OF MADIUN CITY

NUMBER 06 OF 2012

ABOUT

FOREST PRODUCT ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MADIUN,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=d8227b60-621c-4d3c-9cbf-436e5b317991","actionData","errors"]